Upah Karyawan di Labuan Bajo Mengacu pada UMP NTT
Pengupahan karyawan di sektor industri di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, saat ini mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) NTT yang besarnya mencapai Rp 2.328.999. Hal ini disampaikan oleh Theresia Asmon, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Nakertranskopukm) Kabupaten Manggarai Barat kepada Idnnews.id, Senin (24/11/2025).
Menurut Ney Asmon, sapaan akrabnya, hampir semua perusahaan formal yang bergerak di bidang industri mematuhi aturan UMP tersebut. Namun, ada pengecualian untuk usaha kecil menengah (UMKM).
- “Khusus untuk UMKM, mereka tidak diwajibkan untuk menyesuaikan upah dengan UMP,” ujarnya.
Meski begitu, Dinas Nakertranskopukm Manggarai Barat menghadapi tantangan dalam sinkronisasi data antara pengusaha dan pekerja. Salah satu kendala yang sering muncul adalah adanya pengaduan dari karyawan yang merasa upahnya tidak sesuai dengan UMP.
- “Banyak pengaduan yang masuk ke kita, katanya tidak sesuai UMP. Tapi setelah kita telusuri, ternyata perusahaan tersebut termasuk kategori UMKM,” jelas Ney Asmon.
Untuk mengatasi hal ini, pihak dinas sedang berupaya keras untuk mensinkronisasikan data agar dapat lebih mudah mendeteksi kasus-kasus yang tidak sesuai dengan regulasi.
- “Kita siapkan tempat pengaduan melalui media sosial atau langsung ke kantor. Akan lebih baik lagi jika ada pengaduan, biar kita bisa kontrol semuanya,” tambahnya.
Ney Asmon juga berharap kepada para karyawan yang merasa dirugikan untuk tidak ragu melaporkan keluhan mereka ke dinas terkait.
Terkait dengan kategori usaha besar yang masuk dalam UMKM, ia menjelaskan bahwa pengklasifikasian dilakukan berdasarkan omset usaha yang diperoleh.
Langkah-Langkah yang Dilakukan Dinas Nakertranskopukm
Dalam upayanya mengatasi masalah upah yang tidak sesuai UMP, Dinas Nakertranskopukm Manggarai Barat telah melakukan beberapa langkah strategis:
-
Peningkatan Sosialisasi
Dinas terus melakukan sosialisasi kepada pengusaha dan pekerja tentang ketentuan UMP serta perbedaan antara perusahaan besar dan UMKM. -
Sistem Pengaduan Terbuka
Pihak dinas menyediakan saluran pengaduan melalui media sosial maupun secara langsung ke kantor dinas. Hal ini bertujuan agar karyawan dapat dengan mudah melaporkan kejanggalan yang mereka alami. -
Pemantauan Berkala
Dinas akan melakukan pemantauan berkala terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga tidak mematuhi UMP. -
Koordinasi dengan Pihak Terkait
Dinas juga bekerja sama dengan instansi lain seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan organisasi pelaku usaha untuk memperkuat koordinasi dalam penerapan UMP.
Tantangan dan Harapan
Meski telah banyak langkah yang dilakukan, Dinas Nakertranskopukm masih menghadapi tantangan dalam pengumpulan data dan pemantauan yang akurat. Beberapa perusahaan belum sepenuhnya memahami aturan UMP, terutama yang berada dalam kategori UMKM.
Ney Asmon berharap masyarakat dan pengusaha dapat lebih sadar akan pentingnya mematuhi aturan upah minimum yang telah ditetapkan. Ia juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan lebih dalam hal pendataan dan pengawasan.

Tinggalkan Balasan