Kesepakatan Gencatan Senjata antara Thailand dan Kamboja

Pada hari Jumat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Thailand dan Kamboja telah sepakat untuk “menghentikan semua penembakan”. Informasi ini disampaikan oleh Trump melalui unggahan media sosial setelah melakukan panggilan telepon dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet.

Trump menyampaikan pernyataannya di platform Truth Social miliknya. Ia menulis bahwa kedua negara telah setuju untuk menghentikan semua penembakan mulai malam itu juga. Selain itu, mereka akan kembali ke Perjanjian Perdamaian awal yang dibuat bersama, termasuk bantuan dari Perdana Menteri Malaysia yang hebat, Anwar Ibrahim.

Konflik antara Thailand dan Kamboja telah berlangsung selama beberapa minggu terakhir. Pertempuran yang terjadi menewaskan sedikitnya 20 orang dan menyebabkan lebih dari setengah juta penduduk mengungsi di kedua sisi perbatasan yang disengketakan.

Gencatan senjata awal antara kedua negara pada Juli lalu dimediasi oleh Malaysia dan didorong melalui tekanan dari Trump. Pemimpin AS ini sempat mengancam akan menahan hak istimewa perdagangan kecuali Thailand dan Kamboja sepakat berdamai. Kesepakatan tersebut kemudian diformalkan secara lebih rinci pada Oktober dalam pertemuan regional ASEAN di Malaysia yang dihadiri oleh Trump.

Namun, kesepakatan tersebut ditangguhkan oleh Thailand pada November setelah tentara Thailand terluka akibat ranjau darat di perbatasan. Berdasarkan penyelidikan tim independen ASEAN, ranjau darat tersebut baru saja ditanam, meskipun Kamboja menyebut ranjau itu berasal dari perang sebelumnya.

Kedua belah pihak terus melancarkan perang propaganda, saling menyalahkan satu sama lain karena kembali memicu konflik berkepanjangan terkait penetapan batas wilayah sepanjang 800 kilometer yang berasal dari era kolonial.

Kenaikan kekerasan terbaru dimulai ketika sebuah tim teknik Thailand diduga ditembak oleh pasukan Kamboja. Pertempuran memasuki hari kelima pada Jumat, dengan Thailand meningkatkan serangan udara dalam beberapa hari terakhir.

Baik Thailand maupun Kamboja belum secara independen mengkonfirmasi kesepakatan terbaru tersebut. Namun, sebelumnya pada hari itu, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul mengatakan bahwa ia telah memberi tahu Trump bahwa tanggung jawab untuk mengakhiri kekerasan ada pada Kamboja. Anutin mengatakan Trump telah menyatakan dukungannya untuk gencatan senjata selama panggilan telepon. “Saya menjawab bahwa sebaiknya dia menyampaikan hal itu kepada teman kita,” tambah Anutin, merujuk pada Kamboja. “Perlu diumumkan kepada dunia bahwa Kamboja akan mematuhi gencatan senjata.”

Akar Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja

Akar konflik perbatasan Thailand-Kamboja terletak pada sejarah permusuhan atas klaim teritorial yang saling bersaing. Klaim ini bermula dari peta tahun 1907 yang dibuat saat Kamboja berada di bawah kekuasaan kolonial Prancis. Menurut Thailand, peta tersebut tidak akurat. Ketegangan semakin diperparah oleh putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada 1962 yang memberikan kedaulatan kepada Kamboja. Keputusan ini hingga kini masih membuat banyak warga Thailand geram.