Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis di Banyumas

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyumas mulai menghadapi berbagai tantangan yang memicu evaluasi mendalam. Salah satu isu utama yang muncul adalah ketidakjelasan peran dan tanggung jawab antara mitra, yayasan, serta satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). Hal ini menyebabkan kebingungan dalam pengelolaan program dan menimbulkan berbagai masalah di lapangan.

Kategori Mitra dalam Program MBG

Menurut aturan dari Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat dua kategori mitra dalam pelaksanaan program MBG, yaitu mitra non yayasan dan mitra dengan yayasan. Mitra non yayasan mencakup berbagai entitas seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Koperasi, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta Instansi Pemerintahan. Sementara itu, mitra yayasan memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan dana dan koordinasi pelaksanaan program.

Peran dan Tanggung Jawab yang Tidak Jelas

Koordinator MBG Banyumas, Luky Ayu, mengungkapkan kegelisahan para pengelola SPPG di lapangan. Ia menilai bahwa SPPG sering kali hanya menjadi pelaksana tanpa memiliki ruang kendali dalam sistem yang dikoordinasikan oleh yayasan dan mitra. “SPPG tidak ubahnya adalah sebuah boneka. Kita sudah melakukan hal itu tetapi mitra dan yayasan masih ngeyel,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Banyumas.

Luky menegaskan bahwa diperlukan kejelasan batas peran antara yayasan dan mitra agar SPPG dapat bekerja secara efektif. Ia juga meminta agar tugas Satgas MBG di Banyumas diperjelas karena banyak persoalan yang muncul akibat minimnya petunjuk teknis dan tumpang tindih peran.

Evaluasi yang Tidak Seimbang

Salah satu sorotan utama adalah mekanisme evaluasi program yang selama ini hanya fokus pada SPPG. Padahal, SPPG hanyalah pelaksana teknis yang mengelola anggaran. “Evaluasi mitra dan yayasan pengelola MBG. Karena sejauh ini yang dievaluasi hanya kami dari pihak SPPG. Sedangkan kami hanya menjalankan tugas dan mengelola anggaran. Tapi pada kenyataannya kami dibenturkan oleh yayasan,” tegas Luky.

Ia menilai bahwa jika ada pihak SPPG yang menyalahgunakan wewenang harus ditindak. Namun, menurutnya, persoalan utama justru berada di level atas. “Silahkan kalau ada SPPI yang nakal ditindak, tapi tidak sedikit juga ada mitra atau yayasan yang mereka itu nakal. Jadi ini perlu dievaluasi,” katanya.

Keberadaan Mitra dan Yayasan yang Tidak Biasa

Luky mengungkapkan bahwa sebagian besar mitra dan yayasan yang terlibat dalam program MBG bukanlah pihak biasa. “Seperti yang kita ketahui mitra atau yayasan dimiliki oleh ‘bukan orang biasa’. Mereka memiliki peranan yang sangat besar. Oleh karena itu pihaknya mengakui mendapat tekanan yang luar biasa di lapangan,” ungkapnya.

Kurangnya komunikasi antar pihak membuat kinerja di lapangan tidak efisien. Bahkan, SPPG sering kali kesulitan dalam mengatur manajemen dapur dan keuangan tanpa dukungan ahli dari pihak mitra. “Terkadang kurangnya komunikasi membuat para kepala SPPG menjadi bekerja kurang efektif dan efisien. Sedangkan di dapur kami juga butuh bantuan dari mitra yayasan ahli gizi dan akuntan,” jelasnya.

Masalah Harga Bahan Baku dan Menu

Salah satu persoalan teknis yang juga disoroti adalah soal harga bahan baku dan menu makanan. Menurut Luky, pihaknya selalu berkomunikasi dengan mitra dan yayasan untuk menyesuaikan harga sesuai standar yang ditetapkan pemerintah daerah. “Kami tetap komunikasi dengan mitra dan yayasan mengenai harga. Tapi kami juga ada standarnya seperti yang dipatok oleh Disperindag yang dilihat di Sigaokmas. Kalau harga terlalu tinggi, itu ya mohon agar diturunkan, karena tidak sesuai yang ada di daerah,” katanya kepada idnnews.id.

Perbedaan harga antar supplier sering kali menimbulkan perbandingan antar SPPG dan memicu ketegangan di lapangan. “Sehingga banyak SPPG yang mematok tarif yang berbeda-beda tergantung suppliernya. Kami mengharapkan evaluasi. Karena yang kena lagi adalah SPPG-nya misalkan membandingkan menu, bagaimanapun kita membawahi 49 orang,” ujarnya.

Kendala Pendanaan yang Menghambat Operasional

Beberapa SPPG masih belum beroperasi penuh akibat kendala pendanaan. Contohnya, SPPG Purwodadi, Kecamatan Kembaran yang hingga kini belum berjalan. “Pihaknya menambahkan SPPG Purwodadi masih tutup karena pendanaan. Bahwa sebenarnya kondisi sistem tersebut banyak dialami SPPG,” katanya.

Meski begitu, beberapa SPPG tetap berusaha bertahan dengan menggunakan dana yang ada sambil menunggu pencairan anggaran. “Sebenarnya kondisi banyak karena kami masih memiliki dana, dan kami sanggup berjalan dan toh nantinya juga akan dibayarkan sebenarnya. Jadi gak cuma satu atau dua, habis itu nanti ada dana lagi, dan tidak diprediksi kapan. Kalau kita tetap jalan beberapa hari nanti ada dana lagi. Nunggu biasanya,” katanya.