Penjelasan Mengenai Bandara Khusus yang Mendapat Izin Penerbangan Internasional
Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, menyampaikan pernyataan penting terkait izin penerbangan internasional yang diberikan kepada tiga bandara khusus. Ia menilai keberadaan bandara tersebut memicu kekhawatiran tentang kedaulatan ekonomi negara.
Dalam unggahan di akun X pribadinya, @msaid_didu, pada Jumat (28/11/2025), Said Didu menyebut bahwa Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi telah mengeluarkan izin khusus kepada tiga bandara khusus. Izin ini memungkinkan ketiganya melayani penerbangan internasional, termasuk pengangkutan penumpang dan kargo.
Menurut Said Didu, keberadaan bandara-bandara yang dapat melayani rute luar negeri tanpa perangkat negara ini wajar menimbulkan kekhawatiran, termasuk dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Ia mempertanyakan apakah kedaulatan ekonomi sudah dijual atau digadaikan.
Daftar Bandara yang Mendapatkan Izin
Said Didu merinci lokasi dan pemilik masing-masing bandara yang mendapatkan izin:
- Bandara di Morowali milik PT IMIP di Morowali, yang dimiliki oleh perusahaan China
- Bandara di Wade Bay milik PT Wade Bay Nickel – Halmahera Tengah, yang juga dimiliki oleh perusahaan China
- Bandara di Pelalawan Riau milik PT APP yang dimiliki oleh Sinar Mas Grup dan perusahaan asing
Ia menyebutkan bahwa izin diberikan melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 38 Tahun 2025, tanggal 8 Agustus 2025, untuk bisa melakukan penerbangan langsung ke luar negeri, termasuk utk pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha pokok.
Kritik terhadap Kebijakan Menhub
Selain menyoroti izin tersebut, Said Didu juga mengaitkan latar belakang Menhub yang pernah terlibat dalam tim pemenangan Pilpres 2019. Ia menyatakan bahwa keresahan Menhan atas terancamnya kedaulatan ekonomi semakin memperkuat kekhawatirannya.
Ia kemudian mempertanyakan apakah berbagai persoalan yang muncul saat ini sudah cukup untuk menetapkan darurat kedaulatan ekonomi. Beberapa isu seperti banjir di Sumatera, kasus bandara Morowali, pemagaran laut, perampokan tanah rakyat, dan perampasan aset negara dinilai sebagai hilir dari praktek SERAKAHNOMIC.
Kritik Terhadap Presiden Prabowo Subianto
Said Didu juga mengarahkan kritiknya kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut adanya ketidaksinkronan antara komitmen Presiden melawan apa yang ia istilahkan sebagai “Serakahnomic” dengan tindakan Menhub. Ia menegaskan bahwa Menhub justru memberikan izin khusus penerbangan langsung ke Luar Negeri dari 3 Bandara khusus milik “pelaku” Serakahnomic.
Ia meminta Presiden mempertimbangkan pencabutan izin tersebut karena dinilai sangat rawan dan akan membebani negara krn harus menempatkan petugas imigrasi, bea-cukai, dll di Bandara tsb hanya melayani para pelaku Serakahnomic. Ini dinilai sangat tidak adil.
Latar Belakang Muhammad Said Didu
Said Didu dikenal sebagai salah satu tokoh yang vokal menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Ia lahir di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dan mengawali kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Ia masuk BPPT pada 1987 sebagai peneliti, kemudian meniti jenjang karier hingga menduduki berbagai posisi eselon di lembaga tersebut. Nama Said Didu mulai mencuri perhatian publik ketika ia dipercaya menjadi Sekretaris Kementerian BUMN, posisi yang membuatnya semakin sering muncul di media nasional.
Selain itu, ia juga pernah terpilih sebagai anggota MPR pada 1997. Selama menjabat di Kementerian BUMN, Said Didu sering dipercaya menjadi komisaris di sejumlah BUMN, seperti PTPN IV (Persero) dan PT Bukit Asam Tbk (Persero). Ia juga pernah menjadi Komisaris PT Merpati Nusantara Airlines, Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, hingga anggota Dewan Pengawas RSCM Jakarta.
Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014–2016), Said Didu turut masuk dalam jajaran Kementerian ESDM sebagai Staf Khusus Menteri ESDM Sudirman Said. Namun pada 2018, Said Didu dicopot dari jabatan Komisaris Bukit Asam dan digantikan oleh Jhoni Ginting melalui RUPSLB.
Kementerian BUMN menyebut pencopotan tersebut dilakukan karena ia dianggap tidak sejalan lagi dengan pemegang saham. Nama Said Didu kembali menjadi sorotan ketika ia memutuskan mengundurkan diri sebagai PNS BPPT pada 13 Mei 2019. Keputusannya pensiun dini, setelah mengabdi selama 32 tahun 11 bulan, dilakukan agar ia lebih bebas menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik.
Langkah berseberangan dengan pemerintah juga tampak saat ia menerima tawaran menjadi saksi dalam sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Salah satu kritik paling keras yang pernah ia lontarkan adalah terkait akuisisi saham PT Freeport Indonesia. Menurutnya, proses pembelian saham Freeport melalui PT Inalum berpotensi merugikan negara.

Tinggalkan Balasan