Pernyataan Menteri Keuangan tentang Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan pernyataan terkait mekanisme penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi yang diambil mengenai cara pengelolaan utang tersebut. Dalam sebuah media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, ia menyampaikan bahwa secara pribadi, dirinya lebih memilih agar pemerintah tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung beban utang proyek tersebut.

“Kalau saya mending gak bayar. Jadi gini, ada kebijakan pimpinan di atas, tapi ini belum putus. Rolling stoknya bukan kita yang nanggung, tapi kita belum sampai kesimpulan detailnya seperti apa,” ujarnya pada Jumat 14 November 2025.

Purbaya menjelaskan bahwa opsi yang sedang dikaji melibatkan pembagian beban antara pemerintah dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ia menegaskan bahwa Danantara dinilai sebagai pihak yang paling tepat untuk menanggung sebagian kewajiban tersebut. Menurutnya, pembahasan terkait utang proyek Whoosh masih berlangsung di tingkat kementerian dan belum mencapai keputusan final. Pemerintah, kata dia, masih menunggu hasil kajian serta arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan skema penyelesaian terbaik.

Proyek Warisan Jokowi yang Menuai Kontroversi

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung pertama kali digagas dan dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016. Sejak awal, proyek ini menuai banyak kritik karena dianggap terburu-buru dan dipaksakan tanpa perhitungan matang, terutama terkait sumber pembiayaan dan dampak jangka panjang terhadap keuangan negara.

Proyek yang menelan biaya hingga Rp116 triliun ini kini menjadi beban besar bagi BUMN Indonesia, terutama PT KAI yang memimpin konsorsium pelaksana. Beberapa pengamat menilai proyek ini bisa menjadi risiko keuangan jangka panjang apabila pembiayaan utang tidak segera ditata ulang.

Selain itu, proyek tersebut kini tengah menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan adanya praktik korupsi dan mark up anggaran. Berdasarkan informasi awal, nilai pembengkakan biaya disebut mencapai tiga kali lipat dari estimasi awal.

KPK Dalami Dugaan Korupsi

KPK diketahui sedang melakukan penyelidikan terkait potensi pelanggaran dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek Whoosh. Dugaan yang diselidiki mencakup penjualan tanah negara yang tidak sesuai aturan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis proyek, serta kelemahan dalam pengelolaan drainase.

Para ahli hukum dan pemerhati anti-korupsi mendorong lembaga antirasuah untuk bergerak cepat menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab atas potensi kerugian negara tersebut. Mereka menilai proyek Whoosh menjadi simbol dari praktik tata kelola proyek yang tidak transparan dan sarat konflik kepentingan.

Di sisi lain, sebagian loyalis Presiden Jokowi berpendapat bahwa istilah “dipaksakan” terhadap proyek ini tidak sepenuhnya tepat. Mereka menyebut bahwa proyek Whoosh merupakan bagian dari visi besar pembangunan infrastruktur nasional, meskipun diakui ada banyak tantangan dalam pelaksanaannya.

Sikap Tegas Menkeu Purbaya

Purbaya menegaskan bahwa meski proyek tersebut kini menjadi beban negara, tidak semua komponen pembiayaan harus ditanggung pemerintah. Ia menilai perlu ada pembedaan antara utang infrastruktur dengan utang sarana seperti rolling stock atau armada kereta.

Pernyataan Purbaya ini menandai langkah tegas pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dalam mengevaluasi proyek-proyek warisan pemerintahan sebelumnya yang dinilai menimbulkan beban fiskal.

Publik kini menantikan keputusan resmi pemerintah terkait arah penyelesaian utang proyek Whoosh, yang menjadi salah satu simbol ambisi pembangunan era Jokowi namun masih menyisakan kontroversi panjang di dunia politik dan ekonomi nasional.