PGRI Berkomitmen Memperjuangkan Hak Guru dalam RUU Sisdiknas 2025
Perumusan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) 2025 telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Nasional PB PGRI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pengambilan kebijakan tersebut. PGRI berharap RUU ini dapat menjadi wadah yang menyatukan berbagai aturan sebelumnya, termasuk dalam hal hak-hak tenaga pendidik.
PGRI tetap berkeinginan agar RUU Sisdiknas dijadikan sebagai UU omnibus law. Hal ini dimaksudkan agar semua regulasi yang terkait dengan sistem pendidikan dapat dipersatukan dalam satu payung hukum. Salah satu isu utama yang diperjuangkan adalah perlindungan hak-hak guru dan dosen, khususnya terkait tunjangan profesi. PGRI meminta agar tunjangan profesi tetap dipertahankan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Menurut Abdul Waseh Hasas, Ketua LKBH Nasional PB PGRI, tunjangan prestasi dinilai terlalu rumit. Sistem ini memiliki barometer yang sulit ditentukan, nilai yang bisa berbeda-beda, dan akan menyulitkan pelaksanaannya. Sebaliknya, tunjangan profesi jauh lebih jelas dan transparan. Ia menekankan bahwa kesejahteraan guru harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan pendidikan.
”Tapi yang terpenting, hak guru dan dosen tetap dihargai negara melalui tunjangan profesi sebesar minimal satu kali gaji pokok setiap bulannya,” ujar Abdul Waseh Hasas.
PGRI menolak wacana perubahan tunjangan profesi menjadi tunjangan berdasarkan prestasi. Menurutnya, sistem ini berpotensi menimbulkan kerumitan dan ketidakpastian dalam besaran tunjangan bagi guru dan dosen. Selain itu, ia menilai bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya bicara soal kurikulum atau metodologi, tetapi juga harus menyentuh aspek sumber daya manusia, khususnya kesejahteraan tenaga pendidik.
”Tidak mungkin sistem pendidikan bisa berjalan maksimal tanpa memperhatikan kesejahteraan guru,” tegas Abdul Waseh Hasas.
Dengan sikap tegas ini, PGRI berharap suara guru dan dosen di seluruh Indonesia benar-benar didengar dalam proses legislasi. Dengan demikian, kesejahteraan dan martabat profesi pendidik tetap terjamin dalam UU Sisdiknas 2025.
Keberpihakan kepada Guru Harus Diwujudkan dalam Kebijakan
Hal senada disampaikan oleh Wasekjen PB PGRI Wijaya. Ia menegaskan bahwa narasi keberpihakan kepada guru tidak boleh hanya indah dalam pidato, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan dan implementasi di lapangan.
Sebagai guru yang telah menjalankan profesinya selama 20 tahun, Wijaya berharap RUU Sisdiknas yang masuk Prolegnas bisa menjadi bukti bahwa guru merupakan pilar penyangga negara. Ia menegaskan bahwa guru harus bermartabat, profesional, terlindungi, dan sejahtera.
”Karena guru bermartabat, profesional, terlindungi, dan sejahtera, tidak bisa ditawar lagi,” ucap Wijaya.
PGRI terus berupaya memastikan bahwa RUU Sisdiknas 2025 mencerminkan kepentingan dan harapan para tenaga pendidik. Dengan begitu, sistem pendidikan nasional dapat berkembang secara berkelanjutan, sekaligus memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang layak bagi guru dan dosen.

Tinggalkan Balasan