Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M. Machmud, merasa heran dengan keputusan pemerintah kota yang memberikan kesempatan perbaikan persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi gudang di Jalan Tanjung Sari Nomor 77 yang digunakan sebagai pasar buah. Menurutnya, jika berpegang pada aturan yang berlaku, gudang tersebut seharusnya sudah ditutup dan disegel oleh Satpol PP. Ia menilai keputusan ini menjadi catatan negatif terhadap kinerja pemerintahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Saat ini, Pemkot Surabaya sedang melakukan sosialisasi terkait pembatasan jam operasional pasar buah di Jalan Tanjung Sari dan satu lokasi lainnya di Jalan Dupak Rukun. Dalam sosialisasi tersebut, dijelaskan bahwa jam operasional pasar hanya diperbolehkan dari pukul 04.00 hingga 13.00.

Rekam Jejak Buruk

Politikus Partai Demokrat ini mengatakan, keputusan ini bisa menjadi blunder bagi pemerintah kota ke depannya. Pelaku usaha atau investor yang tidak mematuhi aturan bisa meminta keringanan dari pemerintah. Rekam jejak ini akan menjadi contoh buruk bagi yang lain, karena pemkot tampak lebih memilih mengabaikan aturan yang mereka buat sendiri. “Pasti akan ditiru yang lain, pemkot membuat susah dirinya sendiri. Seharusnya, pelanggaran yang dilakukan harus ditutup,” ujarnya.

Rawan Terulang

Penutupan pasar yang melanggar aturan seharusnya tidak menimbulkan masalah besar. Sebab, sejak awal, langkah penyelesaian untuk para pedagang terdampak telah dipersiapkan. Ada pasar induk dan PD Pasar Surya yang siap menyediakan lapak. Lokasi pasar induk lebih strategis dan biaya operasional lebih murah dibandingkan pasar buah yang saat ini beroperasi.

Namun, ketua fraksi Demokrat-Nasdem-PPP itu tidak akan melepaskan pengawasan terhadap keputusan yang diambil pemerintah kota. Ia menegaskan bahwa jika terdapat pelanggaran yang terulang, akan ada sanksi tegas tanpa kompromi. “Kami akan terus memantau kondisi di sana. Saya juga sudah turun dan melihat langsung kondisi di sana,” tambahnya.

Kewenangan Satpol PP

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M. Fikser, menjelaskan bahwa dinas terkait telah turun dan terlibat dalam proses sosialisasi ke pasar buah di Jalan Tanjung Sari. Selanjutnya, wewenang pengawasan berada di tangan dinas terkait jika terdapat temuan pelanggaran di lapangan.

Ditanya mengenai mekanisme pengawasan setelah sosialisasi jam operasional, Kasatpol PP Achmad Zaini mengatakan bahwa pihaknya masih fokus mengikuti dan menyelesaikan tahapan sosialisasi terlebih dahulu. “Kami menunggu sosialisasi selesai. Kami juga ikut serta dalam sosialisasi tersebut,” ujarnya.

Selama sosialisasi perda, unsur kelurahan, kecamatan, dinkopumdag, hingga Satpol PP juga hadir dalam acara tersebut.