Persoalan dalam Pemilihan Ketua Umum Aspadin

Pemilihan Ketua Umum (Ketum) Perkumpulan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) periode 2025-2028 pada Munas XI dianggap tidak sesuai dengan prinsip dasar organisasi. Mayoritas anggota mencatat adanya ketidaksesuaian tata tertib yang tidak sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), khususnya terkait batasan bakal calon Ketum hanya untuk mereka yang berdomisili di Jabodetabek.

Kritik terhadap Kebijakan Pemilihan Ketum

Evan Agustianto, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Aspadin Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, menyampaikan bahwa kebijakan pemilihan Ketum tersebut membatasi hak anggota dari berbagai daerah untuk mengajukan calon secara setara. Menurutnya, semua usulan peserta mestinya diakomodir dalam Munas kemarin.

“Tapi terkesan ada ketidakadilan perlakuan yang dipaksakan oleh sekelompok kecil untuk menguasai Munas. Mereka tidak menghitung peserta yang mayoritas berbeda sikap karena melihat adanya ketidakadilan tersebut. Jadi, mereka mengabaikan peserta mayoritas dan tidak memperhitungkannya,” ujarnya.

Selain itu, Evan juga menyebut adanya dugaan pemberian fasilitas kepada DPD tertentu dan pembatasan akses informasi serta pelibatan terkait penyelenggaraan Munas yang diduga diarahkan untuk memuluskan kemenangan Ketum terpilih saat itu, yaitu Firman Sukirman sebagai Ketum baru.

“Upaya perwakilan anggota, beberapa Ketua dan Pengawas DPD untuk menyampaikan keberatan terhadap proses pemilihan juga ditolak. Hal itu terjadi karena adanya beberapa oknum Dewan Pengurus Pusat yang menghalangi melalui berbagai cara,” paparnya.

Proses Pemilihan yang Tidak Demokratis

Sebanyak lebih dari 75 anggota dari total 96 peserta memilih untuk walkout dan menolak mengikuti proses pemilihan lebih lanjut. Evan menilai bahwa proses pemilihan tidak demokratis dan penuh dengan rekayasa.

“Kami berpendapat bahwa seharusnya Munas mengutamakan asas transparansi, kebersamaan dan keadilan, menjunjung tinggi serta menghargai hak setiap anggota sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Munas sebagai forum tertinggi organisasi semestinya menjadi wadah penyampaian agenda dan usulan anggota serta diselenggarakan secara inklusif oleh Pengurus DPP, dan bukan didominasi oleh pihak tertentu,” jelasnya.

Keanehan dalam Prosedur Munas

Eddy Setyahadi, Anggota Pengurus Bidang Advokasi DPP Aspadin periode 2022-2025, menyoroti keanehan lain dalam prosedur Munas kali ini. Biasanya, acara dimulai dengan laporan pertanggungjawaban ketua umum yang lama terlebih dulu. Namun, kali ini hal tersebut tidak dilakukan dan langsung mengadakan sidang pemilihan Ketum tanpa menyerahkan kepengurusan kepada panitia Munas terlebih dahulu.

“Selain itu, sidang untuk pemilihan Ketum juga dilakukan tanpa pembahasan tata tertibnya (tatib) terlebih dulu dan tanpa meminta persetujuan dari anggota yang hadir apakah sesuai atau tidak. Nah, kemarin itu langsung keluar itu tata tertib, dan itu pun tidak disetujui oleh forum karena berbeda dengan tatib Munas 3 tahun lalu,” tuturnya.

Eddy menjelaskan bahwa pasal 4 pada tatib Munas yang sekarang dihapus, di mana pasal tersebut menyebutkan bahwa bila memungkinkan masih bisa untuk mengubah AD/ART. Misalkan, pada pemilihan Ketum sekarang itu, AD/ART-nya dibuat berdasarkan satu suara satu DPD.

“Sesuai AD/ART sebelumnya, kalau ada yang tidak setuju hal itu, kemungkinan AD/ART itu masih bisa diubah. Tapi, ada sekelompok tertentu yang memang sudah sengaja menghapus pasal tersebut agar mereka menang secara kalkulasi. Mereka takut, kalau berlaku satu suara satu anggota, bisa-bisa mereka kalah,” jelasnya.

Penekanan pada Transparansi dan Partisipasi

Rama Zakaria Rama, Wakil Ketua DPD Aspadin Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta & Kalimantan Tengah, menegaskan bahwa Munas seharusnya menjadi wadah untuk menampung aspirasi dari semua anggota dan bukan hanya kelompok tertentu saja.

“Soal bagaimana Munas itu hanya mengatur hal yang berdasarkan kebijakan lembaga dalam hal ini asosiasi yaitu ada AD/ART, itu harus dilakukan secara dinamis dengan persetujuan semua anggota,” ungkap Zakaria.

Mulyono Wibisono, Sekjen DPD Aspadin Jawa Timur, menyayangkan adanya ketidaksesuaian dengan kepatuhan terhadap prinsip dasar organisasi pada Munas Pemilihan Ketua Umum Aspadin baru-baru ini. Dia juga mengungkapkan adanya kejanggalan-kejanggalan dari AD/ART yang salah satu pasalnya dihilangkan.

“Kalau nggak ada apa-apa, kenapa dihilangkan? Kita jauh-jauh datang menghadiri Munas di Jakarta dengan naik pesawat, ya paling tidak kita didengar lah. Tapi, kalau semua sudah ditentukan, lah kita ngapain di situ? Hasilnya tinggal dibacakan, ditandatangani semua, sudah terima jadi lah begitu. Kita nggak dianggap sama sekali,” bebernya.

Daftar DPD yang Tidak Mengakui Hasil Munas

Berdasarkan informasi yang didapat, para anggota yang menyatakan tidak mengakui dan menolak kepengurusan baru yang dipilih dalam Munas saat itu mayoritas berasal dari DPD Sumatera Utara dan Aceh, DPD Sumatera Barat, DPD Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, DPD Jawa Tengah, DIY dan Kalimantan Tengah, DPD Jawa Timur, DPD Bali dan Nusa Tenggara serta DPD Sulawesi Utara.