Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengambil keputusan untuk menarik kembali wewenang pemberian izin pertambangan pasir kuarsa dan pasir silika dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Keputusan ini diambil setelah adanya temuan yang menunjukkan bahwa sejumlah aktivitas tambang ilegal menggunakan izin pasir kuarsa sebagai alasan, sementara yang sebenarnya ditambang adalah timah.
Bahlil menjelaskan, salah satu kasus yang ditemukan terjadi di Bangka Belitung. Di sana, banyak aktivitas tambang ilegal menggunakan izin pasir kuarsa sebagai kedok, padahal komoditas yang mereka ambil adalah timah. “Ya, itu salah satu yang kemarin saya temukan. Bahwa mereka izinnya pasir kuarsa, tapi dalamnya adalah timah,” ujar Bahlil saat berada di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (28/11/2025).
Perubahan kebijakan ini juga mendapat apresiasi dari anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Beniyanto Tamoreka. Ia menilai langkah ini merupakan strategi penting untuk memperkuat pengawasan lingkungan serta memastikan pemanfaatan komoditas tersebut benar-benar memberikan nilai tambah bagi industri nasional.
Menurut Beniyanto, selama ini penambangan pasir kuarsa di berbagai daerah masih menyisakan masalah struktural. Beberapa di antaranya mencakup kerusakan daerah aliran sungai, abrasi wilayah pesisir, hingga gangguan pada keseimbangan tata air yang meningkatkan risiko banjir dan bencana hidrometeorologi.
Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih kuat, terintegrasi, dan berbasis perlindungan lingkungan. “Penataan perizinan tidak boleh dilihat semata sebagai urusan administrasi, tetapi sebagai instrumen negara untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Aktivitas tambang yang tidak terkendali akan selalu meninggalkan beban ekologis di hilir,” tegas Beniyanto di Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Ia juga menekankan bahwa posisi pasir kuarsa saat ini telah mengalami pergeseran strategis. Tidak lagi sekadar menjadi bahan baku konstruksi, pasir kuarsa kini menjadi bagian penting dari rantai pasok industri kaca, panel surya, serta sektor pendukung energi terbarukan.
Oleh karena itu, pengelolaannya harus diarahkan untuk mendukung agenda hilirisasi, penguatan industri dalam negeri, serta peningkatan daya saing nasional. “Pasir kuarsa sudah masuk kategori komoditas strategis. Karena itu, tata kelolanya harus naik kelas—lebih tertib, transparan, dan berpijak pada prinsip keberlanjutan agar manfaat ekonominya tidak dibayar dengan kerusakan lingkungan,” ujarnya.
Beniyanto menegaskan, melalui Komisi XII DPR RI, pemerintah akan mengawal secara ketat arah kebijakan ini bersama Kementerian ESDM agar sejalan dengan agenda perlindungan lingkungan, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, serta penguatan ketahanan industri nasional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat memastikan bahwa pengelolaan pasir kuarsa dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan