Pembatasan Hak Anggota DPR RI Akibat Pelanggaran Etik

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI telah mengambil keputusan terkait empat anggota DPR yang diduga melanggar kode etik. Keempat anggota tersebut adalah Nafa Urbach, Ahmad Sahroni, Surya Utama alias Uya Kuya, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Meskipun dianggap melanggar aturan, mereka tidak dijatuhi sanksi pemecatan, melainkan hanya dikenai sanksi nonaktif dengan durasi berbeda-beda.

Putusan MKD ini diumumkan oleh Wakil Ketua MKD, Adang Darojatun, saat membacakan putusan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11). Menurutnya, pihak MKD mempertimbangkan bahwa para teradu telah dinonaktifkan oleh partai masing-masing demi menjaga asas dan etika. MKD merujuk pada putusan partai politik yang dianggap tepat.

Berikut rincian sanksi yang diberikan kepada masing-masing anggota DPR:

  • Nafa Urbach – Anggota DPR Fraksi NasDem ini dijatuhi sanksi nonaktif selama tiga bulan sejak keputusan DPP Partai NasDem dikeluarkan. Ia terbukti melanggar kode etik dalam proses penyelesaian masalah internal partai.

  • Uya Kuya – Politikus PAN ini juga terbukti melanggar etik dan dikenai sanksi nonaktif. Meski tidak disebutkan secara spesifik, ia mendapat hukuman serupa dengan rekan separtainya, Eko Patrio.

  • Eko Patrio – Rekan separtai Uya Kuya, Eko Patrio, dijatuhi sanksi nonaktif selama empat bulan. Putusan ini didasarkan atas pelanggaran yang dilakukan selama masa jabatannya sebagai anggota DPR.

  • Ahmad Sahroni – Bendahara Umum Partai NasDem ini mendapat sanksi paling berat di antara keempat anggota tersebut. Ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi nonaktif selama enam bulan.

Sementara itu, MKD menyatakan bahwa anggota DPR Fraksi Golkar, Adies Kadir, tidak terbukti melanggar kode etik. Oleh karena itu, ia diaktifkan kembali sebagai anggota DPR RI sejak putusan ini dibacakan. Hal ini menunjukkan bahwa MKD tetap memperhatikan aspek keadilan dalam setiap putusan yang diambil.

MKD menegaskan bahwa semua putusan yang dikeluarkan bersifat final dan langsung berlaku sejak dibacakan. Putusan ini ditetapkan dalam permusyawaratan MKD pada Rabu, 5 November 2025, dan bersifat mengikat sejak hari ini. Hal ini menunjukkan bahwa MKD memiliki komitmen untuk menjaga integritas dan etika dalam lembaga legislatif.

Selain itu, MKD juga memberikan penjelasan bahwa setiap putusan yang diambil merupakan hasil dari pertimbangan matang dan diskusi yang dilakukan oleh seluruh anggota MKD. Proses ini dilakukan agar tidak ada kesan bias atau tidak adil dalam pengambilan keputusan.

Kepada publik, MKD menekankan bahwa langkah yang diambil adalah untuk menjaga reputasi dan kredibilitas DPR RI. Dengan demikian, masyarakat dapat mempercayai bahwa lembaga ini bekerja secara transparan dan profesional dalam menjalankan tugasnya.