Peraturan Baru untuk Penanganan Kekerasan di Sekolah
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan bahwa peraturan baru yang akan dikeluarkan mengenai penanganan kekerasan di sekolah akan memiliki ketentuan yang lebih jelas terkait dengan pelaku kekerasan atau perundungan. Meskipun demikian, Abdul Mu’ti belum bersedia menjelaskan secara rinci aturan apa saja yang akan ditekankan dalam peraturan tersebut.
“Kalau belum terbit jangan dibocorkan dulu nanti,” ujarnya usai menghadiri acara “Gerakan Rukun Sama Teman” di halaman Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, pada Ahad, 23 November 2025.
Peraturan baru ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang saat ini sedang dalam proses penyusunan oleh pemerintah.
Pendekatan Humanis dan Komprehensif
Dalam penyempurnaan kali ini, pemerintah menekankan pendekatan yang lebih humanis dan komprehensif dalam regulasi penanganan kekerasan di sekolah. Setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan akan memiliki peran yang jelas. Unsur-unsur tersebut meliputi siswa, sekolah, guru, dan orang tua murid.
Mu’ti memberikan contoh, salah satu peran yang akan dimuat dalam ketentuan baru adalah tugas pembimbingan bagi seluruh guru, meskipun bukan guru BK. Tugas mereka mencakup mengenali potensi murid, memitigasi persoalan, berdialog, serta menjadi penghubung antara sekolah dan orang tua.
Sistem yang Lebih Partisipatif
Sistem yang komprehensif semacam ini diharapkan dapat membuat pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan di sekolah bisa lebih partisipatif. “Dan itu adalah kunci untuk kita dapat memberikan layanan pendidikan yang bisa menjadikan sekolah sebagai rumah kedua,” kata dia.
Target Penerapan Regulasi Baru
Lebih lanjut, Sekretaris umum Muhammadiyah itu menyebut perbaikan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 ini akan rampung sebelum tahun ini berakhir. Ia menargetkan regulasi baru tersebut mulai diterapkan pada 2026.
Latar Belakang Pembaruan Peraturan
Pembuatan regulasi baru untuk menangani kekerasan di lingkungan sekolah ini dilakukan menyusul berbagai kasus kekerasan di satuan pendidikan yang belakangan terjadi. Salah satu insiden yang menonjol adalah peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta yang diinisiasi oleh seorang siswa di sekolah tersebut. Insiden yang terjadi pada 7 November lalu itu mengakibatkan setidaknya 96 siswa terluka.
Selain itu, kasus perundungan berujung maut terjadi di SMPN 19 Tangerang Selatan. Seorang siswa berinisial MH, 13 tahun, meninggal setelah sepekan dirawat di rumah sakit. MH diduga menjadi korban perundungan yang dilakukan rekan sekelasnya. Ia diduga dipukul di bagian kepala pada 20 Oktober 2025 hingga membuatnya harus dirawat di High Care Unit (HCU) Rumah Sakit Fatmawati.

Tinggalkan Balasan