Kritik terhadap Pembahasan RUU KUHAP yang Terburu-buru

Koalisi masyarakat sipil mengkritik pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dianggap terburu-buru dan dipaksakan. Mereka menilai bahwa proses pengesahan Rancangan Undang-Undang KUHAP menjadi undang-undang akan berjalan tanpa persiapan yang memadai. Parlemen rencananya akan mengesahkan RUU ini dalam rapat paripurna pekan depan.

Komisi Hukum DPR dan pemerintah berargumen bahwa kejar tayang dalam pembahasan KUHAP diperlukan agar produk hukum acara pidana dapat sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah direvisi tahun 2023 lalu dan mulai berlaku pada Januari mendatang.

“RUU KUHAP akan langsung berlaku tanpa masa transisi, sehingga mengikat jutaan aparat dan warga tanpa kesiapan infrastruktur dan pengetahuan mulai 2 Januari 2026,” ujar Muhammad Isnur, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP melalui keterangan tertulis, Jumat, 14 November 2025.

Isnur menjelaskan bahwa RUU KUHAP mengamanatkan lebih dari 10 peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana. Aturan turunan tersebut nantinya akan dikebut dalam waktu setahun, sesuai dengan Pasal 332 dan 334. “Artinya, potensi kekacauan praktik KUHAP Baru yang diterapkan tanpa adanya peraturan pelaksana akan sangat nyata terjadi setidaknya selama setahun ke depan,” tambah Isnur.

Koalisi juga menyampaikan bahwa kebutuhan mengakomodasi perubahan krusial KUHP Baru ternyata belum diatur secara memadai dalam draf terakhir RUU KUHAP yang diputuskan dalam tingkat I.

Adapun Komisi III DPR dan pemerintah telah menyepakati isi rancangan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam pembicaraan tingkat I pada Kamis, 13 November 2025. Selanjutnya, RUU KUHAP akan dibawa ke rapat pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Desakan kepada Presiden untuk Menarik Draf RUU KUHAP

Koalisi mendesak Presiden Prabowo Subianto menggunakan kewenangannya untuk menarik naskah RUU KUHAP yang segera disahkan. Menurut Isnur, hingga saat ini masih ada tumpukan masalah dalam revisi KUHAP, baik dari aspek proses pembahasan maupun substansi yang diputuskan.

“Kami menyerukan agar Presiden menarik draf RUU KUHAP per 13 November 2025 untuk tidak dilanjutkan dalam pembahasan tingkat II sidang paripurna,” kata Isnur. Penarikan draf RUU itu dimaksudkan agar DPR dan pemerintah bisa merombak substansi naskah terlebih dahulu.

DPR dan pemerintah, menurut Isnur, juga perlu membahas ulang arah konsep perubahan KUHAP untuk memperkuat judicial scrutiny dan mekanisme check and balances, sebagaimana usulan konsep-konsep dalam draf tandingan RUU KUHAP versi masyarakat sipil.

Penolakan terhadap Alasan yang Menyesatkan Publik

Koalisi menegaskan bahwa parlemen dan pemerintah tidak boleh menggunakan alasan yang menyesatkan publik terkait dengan pemberlakuan KUHP Baru. “Semata-mata untuk memburu-buru pengesahan RUU KUHAP yang masih bermasalah,” ujar Isnur.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengakui bahwa tidak semua masukan terkait dengan revisi KUHAP bisa diakomodasi. Kendati demikian, Habiburokhman mengklaim bahwa DPR telah melakukan pembahasan secara transparan dan dengan partisipasi bermakna (meaningful participation).

“Tentu kami mohon maaf bahwa tidak bisa semua masukan dari semua orang kami akomodasi di sini,” ujar Habiburokhman di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 November 2025.

Politikus Partai Gerindra ini menyebut bahwa DPR memiliki keterbatasan. “Bahkan tidak semua keinginan dan kami pribadi masing-masing bisa diakomodasi di sini. Inilah namanya realitas parlemen,” ucap Habiburokhman.