Komnas HAM Kritik Kehadiran Aparat di Lokasi Sengketa Lahan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sulawesi Tengah menyoroti kehadiran aparat keamanan di lokasi sengketa lahan antara warga Desa Taronggo dan PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) di Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara. Kepala Kantor Komnas HAM Sulteng, Livand Breemer, menyampaikan keprihatinan atas keberadaan aparat Kepolisian dan TNI dalam jumlah besar di tengah konflik agraria tersebut.
Menurutnya, situasi itu berpotensi memperkuat ketegangan dan menimbulkan rasa intimidasi terhadap warga yang sedang memperjuangkan hak atas tanah mereka. “Kehadiran aparat bersenjata di lokasi sengketa dapat mengganggu proses dialog dan memperlemah posisi tawar masyarakat. Negara seharusnya hadir untuk melindungi hak warga, bukan menciptakan suasana represif,” ujar Livand kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).
Komnas HAM menilai, pendekatan keamanan tidak seharusnya menjadi prioritas utama dalam penyelesaian konflik agraria yang bersifat sipil dan menyangkut hak-hak dasar masyarakat. Lembaga itu mendesak agar aparat Kepolisian dan TNI menarik diri dari lokasi sengketa dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kepada mekanisme hukum serta mediasi yang adil.
Selain itu, Komnas HAM juga meminta Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk segera memfasilitasi penyelesaian sengketa secara transparan, partisipatif, dan berlandaskan prinsip hak asasi manusia. Livand menegaskan, pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi di Desa Taronggo. “Komnas HAM siap melakukan investigasi lebih lanjut apabila ditemukan indikasi pelanggaran hak-hak warga,” tegasnya.
Konflik Lahan Sawit yang Berlangsung Lama
Konflik lahan sawit antara warga Taronggo dan PT KLS sendiri telah berlangsung cukup lama. Warga menilai sebagian lahan perkebunan perusahaan berada di atas tanah yang mereka klaim sebagai milik adat.
Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan lahan, tetapi juga dengan hak-hak masyarakat adat yang sering kali terabaikan dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak perusahaan dan pemerintah. Warga merasa bahwa kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan.
Beberapa isu yang muncul dalam konflik ini adalah:
- Pemenuhan hak masyarakat adat: Warga mengklaim bahwa lahan yang digunakan oleh PT KLS sebagian besar merupakan tanah adat yang sudah diwariskan turun-temurun.
- Proses pengambilan keputusan yang tidak transparan: Warga merasa bahwa mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penggunaan lahan yang mereka klaim sebagai milik adat.
- Dampak lingkungan dan sosial: Selain masalah hukum, konflik ini juga menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan bagi masyarakat setempat.
Langkah yang Diperlukan untuk Menyelesaikan Konflik
Untuk menyelesaikan konflik ini, beberapa langkah penting perlu dilakukan. Pertama, diperlukan komunikasi yang jelas dan transparan antara pihak perusahaan, pemerintah, dan masyarakat adat. Proses dialog harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua pihak yang terlibat.
Kedua, diperlukan pendekatan yang lebih humanis dalam menyelesaikan konflik. Hal ini termasuk memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat adat dihormati dan dilindungi. Selain itu, perlunya pengawasan dari lembaga independen seperti Komnas HAM untuk memastikan bahwa proses penyelesaian konflik dilakukan secara adil dan objektif.
Ketiga, pemerintah daerah dan instansi terkait perlu bertindak lebih aktif dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa. Ini termasuk memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat adat untuk menyampaikan keluhan mereka dan memperoleh informasi yang relevan.
Pentingnya Penyelesaian Konflik Secara Damai
Penyelesaian konflik agraria secara damai sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan antara masyarakat dan pihak perusahaan. Dengan menyelesaikan konflik secara adil, diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih baik antara semua pihak yang terlibat.
Selain itu, penyelesaian konflik yang adil juga dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain yang menghadapi masalah serupa. Dengan demikian, masyarakat adat dapat merasa dihargai dan dilindungi, sementara perusahaan dapat menjalankan usahanya secara lebih stabil dan berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan