Kerja Sama BUMN dengan PT Position di Halmahera Timur Memicu Kritik
PT PP Presisi Tbk (PPRE), anak usaha dari PT PP (Persero) Tbk yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan pertambangan, resmi menjalin kerja sama dengan PT Position untuk proyek pertambangan di Desa Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara. Dalam kontrak tersebut, PPRE akan mengerjakan rangkaian layanan pertambangan, mulai dari pembersihan dan penyiapan lahan (clear and grub), pengelolaan dan pengupasan topsoil, pengangkatan lapisan tanah penutup (waste removal), hingga produksi bijih nikel jenis limonit dan saprolit.
Pihak perusahaan menyebut kerja sama ini sebagai bagian dari strategi memperluas portofolio jasa pertambangan di kawasan Indonesia Timur dan memperkuat kontribusi PPRE dalam rantai industri pertambangan nasional. Vice President Corporate Secretary PPRE, Mei Elsa Kembaren menjelaskan bahwa proyek bersama PT Position dirancang untuk mengedepankan efektivitas operasional dan penerapan praktik pertambangan yang aman serta berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa PPRE akan mengimplementasikan standar keselamatan kerja yang tinggi, pemanfaatan teknologi pendukung, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan sebagai landasan utama pelaksanaan proyek.
Namun, di luar pernyataan resmi manajemen, langkah BUMN menggandeng PT Position memicu penolakan dan kekecewaan di tingkat akar rumput, terutama di kalangan aktivis dan warga yang selama ini bersentuhan langsung dengan dampak pertambangan di Halmahera Timur. Mereka mempertanyakan mengapa perusahaan milik negara memilih bermitra dengan entitas yang rekam jejaknya masih menyisakan banyak persoalan di daerah.
Koordinator Perkumpulan Aktivis Maluku Utara Yohanes Masudede menilai kerja sama PPRE dengan PT Position tidak bisa dilepaskan dari sejarah konflik agraria dan ketegangan antara perusahaan dan masyarakat adat di kawasan Maba Sangaji. Ia mengingatkan bahwa kehadiran PT Position sebelumnya telah memicu sengketa lahan yang berujung pada kriminalisasi 11 warga adat yang mempertahankan tanah ulayat mereka. Kasus tersebut hingga kini menjadi salah satu simbol ketidakadilan yang dirasakan masyarakat lokal.
Menurut Yohanes, di satu sisi pemerintah pusat berbicara lantang soal penertiban tambang ilegal dan penegakan hukum di sektor pertambangan, tetapi di sisi lain, BUMN justru memberikan legitimasi bisnis kepada perusahaan yang masih dipersoalkan oleh warga di daerah operasi. Kondisi ini, kata dia, menimbulkan kesan kuat bahwa negara mengirim sinyal yang saling bertentangan.
“Presiden Prabowo bilang serius memberantas tambang ilegal dan praktik tambang bermasalah, tetapi BUMN malah memilih bekerja sama dengan PT Position yang jelas memiliki rekam jejak konflik dengan masyarakat adat. Publik berhak bertanya, sebenarnya pemerintah saat ini berpihak kepada siapa?” ujar Yohanes.
Ia menambahkan, masuknya BUMN sebagai mitra PT Position berpotensi memperkuat posisi tawar perusahaan di hadapan masyarakat lokal yang lahannya terdampak. Padahal, selama konflik belum diselesaikan secara adil dan transparan, kehadiran BUMN justru berisiko memperdalam luka sosial dan ketidakpercayaan terhadap institusi negara. Di mata warga, kerja sama ini mudah dibaca sebagai penguat legitimasi terhadap perusahaan yang mereka anggap menjadi sumber masalah.
Di sisi lain, PPRE tetap berupaya menonjolkan narasi profesionalisme dan kepatuhan hukum. Manajemen menekankan bahwa seluruh aktivitas proyek yang dikerjakan akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan terkait keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan. Perusahaan optimistis kontrak di Halmahera Timur tersebut dapat meningkatkan kinerja operasional, memperluas pemanfaatan armada alat berat, serta memperbesar kontribusi terhadap pembangunan sektor pertambangan nasional.
Meski demikian, bagi kelompok masyarakat sipil, janji dan komitmen perusahaan belum menjawab persoalan paling mendasar: apakah konflik lahan dan kriminalisasi warga adat akan ditinjau dan diselesaikan, atau justru dibiarkan berjalan beriring dengan ekspansi bisnis. Mereka menilai, tanpa penyelesaian yang nyata di lapangan, jargon keberlanjutan dan kepatuhan regulasi berpotensi hanya menjadi bagian dari bahasa korporasi yang tak menyentuh akar persoalan.
Yohanes menegaskan, pemerintah tidak bisa terus berdiri di dua sisi: mengeklaim ingin menertibkan tambang bermasalah, tetapi pada saat yang sama membiarkan BUMN masuk dalam jejaring kerja sama dengan perusahaan yang tengah disorot karena konflik agraria dan dampak sosialnya. Menurutnya, langkah PPRE ini menjadi ujian serius bagi konsistensi janji penertiban tambang ilegal dan penataan ulang tata kelola sumber daya alam.
Bagi warga Maba dan sekitarnya, kabar kerja sama PPRE, PT Position bukan sekadar informasi bisnis, melainkan menyangkut kelangsungan hidup sehari-hari. Kekhawatiran mengenai potensi perluasan pembukaan lahan, ancaman terhadap ruang hidup, dan masa depan tanah adat kembali mengemuka. Di mata mereka, ekspansi proyek tambang kerap diikuti dengan berbagai konsekuensi: perubahan bentang alam, kerentanan terhadap bencana, hingga perpindahan paksa dari wilayah yang telah lama mereka tempati.
Pada akhirnya, polemik yang menyertai kontrak antara PPRE dan PT Position ini menempatkan publik pada satu pertanyaan besar, sejauh mana negara benar-benar konsisten memperjuangkan keadilan bagi masyarakat di lingkar tambang, ketika perusahaan milik negara sendiri memilih bermitra dengan pihak yang rekam jejaknya masih dibayangi konflik dengan warga lokal? Di tengah sorotan nasional terhadap praktik tambang bermasalah, keputusan BUMN ini menjadi cermin seberapa jauh janji penertiban tambang ilegal diwujudkan dalam tindakan konkret, bukan hanya dalam pidato dan pernyataan politik.

Tinggalkan Balasan