Peran Presiden dalam Penetapan Bencana Nasional di Sumatera

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyampaikan bahwa penetapan status bencana nasional untuk banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, berada di tangan Presiden. Menurutnya, presiden memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan status tersebut melalui keputusan presiden atau Keppres.

“Semua itu akan bergantung kepada keputusan presiden, karena penetapan bencana nasional sepenuhnya menjadi kewenangan presiden melalui keputusan presiden,” ujar Muzani saat memberikan pernyataan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Senin, 1 November 2025.

Bencana alam yang terjadi pada akhir November lalu telah menimbulkan ratusan korban jiwa dan memicu pengungsian ratusan ribu orang. Muzani menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana di Aceh dan Sumatera Utara.

“Beliau pasti melihat langsung keadaan ini, mudah-mudahan semuanya bisa segera ditangani,” ujar Muzani.

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Muzani menilai bahwa pemerintah daerah telah mampu menangani bencana yang terjadi di wilayah mereka. Ia mengatakan bahwa pemerintah provinsi yang bekerja sama dengan instansi terkait sudah cukup mampu menangani situasi darurat.

“Kalau lihat dari kemampuan pemerintah daerah, pemerintah provinsi yang bersinergi saya kira ini hari keberapa sudah bisa ditangani,” tutur politikus Partai Gerindra ini.

Namun, beberapa pihak tetap mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional. Salah satunya adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Baktiar Najamudin. Ia meminta agar pemerintah pusat segera mengambil langkah tersebut.

Kriteria Bencana Nasional

Sultan menyebut bahwa bencana yang terjadi di tiga provinsi Sumatera memenuhi kriteria bencana nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

“Baik dari variable jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana hingga cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan,” kata Sultan dalam keterangan tertulis, Ahad, 30 November 2025.

Menurutnya, aspirasi ini datang dari pemerintah daerah hingga para senator DPD dari tiga provinsi yang terdampak bencana. Usulan tersebut bertujuan agar pemerintah pusat dapat segera menetapkan status bencana nasional untuk banjir dan tanah longsor yang terjadi secara luas di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pernyataan Presiden

Dalam pernyataan terbaru, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa status darurat bencana daerah dirasa sudah cukup untuk menangani bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera.

“Kita monitor terus. Saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup,” ujar Prabowo saat mengunjungi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin, 1 Desember 2025.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat saat ini lebih fokus pada upaya penanggulangan darurat daerah, meskipun masih ada desakan dari berbagai pihak untuk menetapkan status bencana nasional.