Risiko Hukum dalam Pengadaan Hulu Migas

Pengadaan hulu migas kembali menjadi perhatian utama karena berbagai risiko hukum yang mungkin terjadi. Seorang praktisi migas senior dan mantan Kepala BP Migas, Kardaya Warnika, menyoroti bahwa setiap persetujuan terkait barang dan jasa sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab SKK Migas. Jika persetujuan diberikan dengan melanggar aturan yang berlaku, maka risiko pidana akan menimpa regulator, bukan kontraktor.

Peringatan ini muncul di tengah upaya SKK Migas memperkuat integritas tata kelola melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kardaya menegaskan bahwa semua keputusan terkait barang impor, barang bekas, maupun komponen cost recovery harus mengikuti aturan yang berlaku. Ia memberi contoh polemik barang bekas seperti kasus Jokotole. Dalam kasus tersebut, KKKS hanya bertindak sebagai pelaksana. Jika SKK Migas memberikan persetujuan, maka keputusan berada di tangan regulator. Jika persetujuan itu bertentangan dengan aturan, konsekuensi hukumnya bisa masuk ranah tindak pidana korupsi.

Kardaya juga menekankan pentingnya penggunaan produk dalam negeri. Jika barang tersedia di dalam negeri, KKKS wajib memakainya. Pengajuan impor yang tidak memenuhi syarat dapat ditolak, sehingga barang tidak memperoleh masterlist dan tidak dapat diakui sebagai cost recovery, yang berdampak finansial bagi KKKS.

Menurutnya, SKK Migas sebagai pengambil keputusan akhir harus memastikan setiap persetujuan benar-benar sesuai aturan. Kesalahan persetujuan bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi bisa berujung pada tindakan pidana. Di sisi lain, KKKS harus memastikan seluruh permohonan patuh pada regulasi agar terhindar dari risiko hukum dan finansial. Integritas sektor hulu migas kini bergerak menuju standar global, sementara kewajiban penggunaan barang dalam negeri tetap menjadi komponen kunci dalam pengendalian biaya operasi.

FGD tentang Kepemimpinan Berintegritas

Dalam Forum Diskusi Grup (FGD) bertajuk Kepemimpinan Berintegritas yang diselenggarakan oleh SKK Migas bersama KPK, Pengawas Internal SKK Migas, Ibnu Suhaendra, menekankan pentingnya keteladanan pimpinan dalam membangun budaya antikorupsi. Dalam kesempatan tersebut, KPK mengingatkan bahwa sektor hulu migas memiliki risiko tinggi, sehingga perbaikan proses bisnis berbasis risiko harus diperkuat.

Selain itu, standar integritas global seperti ISO 37001:2016 dan kepatuhan terhadap Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) menjadi relevan mengingat mayoritas KKKS adalah perusahaan multinasional. Hal ini menunjukkan bahwa sektor hulu migas perlu menjaga kualitas dan transparansi dalam setiap aktivitasnya.

Langkah untuk Meningkatkan Integritas

Beberapa langkah penting telah diambil untuk meningkatkan integritas dalam sektor hulu migas. Pertama, penguatan kerja sama antara SKK Migas dan KPK dilakukan untuk memastikan proses pengadaan sesuai dengan aturan. Kedua, peningkatan kesadaran akan pentingnya penggunaan produk dalam negeri. Ketiga, penerapan standar internasional seperti ISO 37001:2016 dan FCPA untuk memastikan kepatuhan terhadap norma global.

Selain itu, pelibatan pihak internal dan eksternal dalam monitoring dan evaluasi proses pengadaan menjadi hal yang sangat penting. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko korupsi dan memastikan bahwa setiap keputusan diambil secara transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, sektor hulu migas tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek hukum dan etika. Ini menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan publik dan menjaga reputasi sektor energi nasional.