JAKARTA, Idnnews.id
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memberikan kebijakan insentif yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan warga dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini mencakup penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk stimulus agar masyarakat semakin taat pajak. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah dalam meringankan beban kewajiban perpajakan.
Kebijakan penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB berlaku bagi pembayaran pokok pajak yang dilakukan mulai 10 November hingga 31 Desember 2025. Dalam kebijakan ini, denda keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB sepenuhnya dibebaskan. Wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan karena pembebasan dilakukan otomatis melalui sistem pajak daerah.
Lusiana menekankan bahwa masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kebijakan ini secara optimal. Selain memberikan keringanan pajak, Bapenda DKI Jakarta juga terus berupaya meningkatkan kemudahan dan kenyamanan layanan bagi masyarakat.
Beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran PKB antara lain:
Kantor Samsat Induk
Gerai Samsat
Samsat Keliling
Aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL)
Masyarakat dapat mengakses informasi lebih lanjut mengenai lokasi kantor Samsat melalui tautan: https://bapenda.jakarta.go.id/pelayanan/upt-pkb-dan-bbnkb-samsat.
Selain itu, Bapenda DKI Jakarta juga menyediakan layanan informasi dan konsultasi pajak daerah bagi masyarakat. Layanan ini dapat diakses melalui:
Call Center di nomor 1500-177
WhatsApp Business di nomor 0812-6000-6177
Kebijakan ini diatur melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan tanpa merasa terbebani. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara.
Pemerintah DKI Jakarta terus berkomitmen untuk memberikan layanan yang cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat. Dengan adanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi, diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan sistem perpajakan yang sehat dan berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan