Indonesia Menyambut Pengesahan Resolusi PBB tentang Gaza
Kementerian Luar Negeri Indonesia menyampaikan dukungan terhadap pengesahan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza. Dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan pada Selasa, 18 November 2025, Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik langkah internasional tersebut. Resolusi ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan gencatan senjata dan memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan di wilayah Gaza, Palestina.
Yvonne menekankan bahwa resolusi tersebut memberikan penekanan pada penyelesaian konflik yang berkelanjutan melalui penguatan Otoritas Palestina, bantuan rekonstruksi, serta pengerahan pasukan stabilisasi internasional yang bekerja berdasarkan mandat PBB. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendukung hak bangsa Palestina untuk merdeka dan berdaulat, termasuk melalui penguatan kapasitas dan bantuan kemanusiaan. Indonesia menyerukan dukungan internasional untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan dan menciptakan perdamaian yang langgeng di kawasan Timur Tengah.
Peran Indonesia dalam Proses Perdamaian
Presiden Indonesia Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September bahwa Indonesia siap mengirim 20 ribu atau lebih prajurit jika terdapat mandat resmi dari PBB. Wakil Menteri Luar Negeri Sugiono kemudian menegaskan kembali pernyataan tersebut. Ia menyatakan bahwa Indonesia siap berkontribusi dalam proses peacekeeping tersebut.
Isi Resolusi PBB di Gaza
Resolusi tersebut, menurut laporan Dewan Keamanan PBB, merupakan rancangan Amerika Serikat sebagai bagian dari rencana damai 20 poin Presiden Donald Trump. Resolusi disahkan dalam pemungutan suara 13-0 pada Senin lalu, sementara Rusia dan Cina memilih abstain. Resolusi itu menetapkan pembentukan administrasi transisi dan pasukan stabilisasi internasional (International Stabilization Force/ISF), serta membuka jalur menuju kenegaraan Palestina setelah reformasi dilakukan oleh Otoritas Palestina.
Menurut laporan Al Jazeera, sejumlah negara Muslim yang sebelumnya menyatakan minat mengirim pasukan menegaskan perlunya mandat PBB sebagai syarat partisipasi. Terkait permintaan negara-negara tersebut, Amerika Serikat kemudian menekankan penentuan nasib sendiri bagi Palestina. Namun, perubahan ini memicu kemarahan PM Israel Benjamin Netanyahu, yang menyatakan Israel tetap menolak negara Palestina dan berjanji mendemiliterisasi Gaza “dengan cara mudah atau cara sulit”. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir bahkan menolak resolusi itu dan menyerukan tindakan keras terhadap pejabat Otoritas Palestina jika PBB mendorong pembentukan negara Palestina.
Peran AS dan Pembentukan Board of Peace
Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz, dalam pernyataan seusai pemungutan suara, mengatakan bahwa resolusi tersebut merupakan langkah penting untuk memungkinkan Gaza berkembang dan menjamin keamanan Israel. Dalam dokumen itu, pasukan stabilisasi diatur untuk bekerja bersama polisi Palestina yang telah dilatih dan diverifikasi, serta berkoordinasi dengan Mesir dan Israel untuk memastikan arus bantuan kemanusiaan. Resolusi juga memberi mandat kepada ISF untuk mendukung proses demiliterisasi Gaza dan menggunakan semua langkah yang diperlukan untuk menjalankan tugas.
Resolusi turut membentuk Board of Peace (BoP), sebuah badan internasional yang mengawasi tata kelola, rekonstruksi, dan keamanan Gaza. Menurut Waltz, BoP akan dipimpin Presiden Trump dan disusun melalui diplomasi yang melibatkan Qatar, Mesir, Arab Saudi, UEA, Turki, Pakistan, dan Indonesia. Masa tugas ISF dan BoP berlangsung hingga 31 Desember 2027.

Tinggalkan Balasan