Gubernur Jabar Tegaskan Tindakan Tegas terhadap Bangunan di Daerah Aliran Sungai
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap bangunan perumahan mewah yang berdiri di kawasan daerah aliran sungai (DAS) tanpa izin. Ia menyatakan bahwa pemerintah provinsi tidak akan ragu untuk membongkar bangunan-bangunan yang berada di atas lahan yang seharusnya menjadi ruang publik dan daerah resapan air.
Menurut Dedi, tindakan ini merupakan bagian dari upaya penataan kembali kawasan DAS demi kepentingan masyarakat luas. Ia menilai bahwa alih fungsi sungai untuk kepentingan pribadi telah menyebabkan banyak kerugian, termasuk gangguan pada fungsi sungai sebagai saluran irigasi dan pengendali banjir.
“Semua langkah yang kami ambil semata-mata untuk kepentingan masyarakat banyak. Normalisasi DAS ini penting agar sungai bisa kembali berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Dedi saat berbicara di Bandung, Selasa 11 November 2025.
Ia memberikan contoh bahwa banyak kawasan di sepanjang sungai kini berubah fungsi menjadi restoran, rumah sewa, atau hunian mewah, padahal wilayah tersebut termasuk kawasan lindung. Dedi menyebutkan bahwa berdasarkan data yang dimiliki, cukup banyak bangunan mewah yang berdiri di atas DAS. Bahkan ada yang dijadikan rumah sewa.
“Tunggu saja waktunya, kami akan bongkar secara paksa,” katanya dengan tegas.
Dedi Mulyadi menilai bahwa praktik pembangunan di atas DAS tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga merugikan masyarakat sekitar. Ia pun mengingatkan seluruh pihak, termasuk aparat pemerintah, agar tidak tutup mata terhadap pelanggaran semacam ini.
“Kepada para aparat yang bertugas mengelola DAS, mari kita akui selama ini ada kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan. Bagi siapa pun yang mengomersialkan sungai untuk kepentingan pribadi, sadarlah bahwa tindakan itu salah,” ujarnya.
Meski begitu, Dedi juga memastikan bahwa langkah pembongkaran tidak akan dilakukan secara serta-merta. Pemerintah tetap akan menempuh tahapan prosedural, mulai dari pemberian surat peringatan pertama dan kedua, sebelum tindakan tegas diambil.
Langkah Penataan Kembali Kawasan DAS
Beberapa langkah yang akan diambil oleh pemerintah provinsi Jawa Barat antara lain:
- Pemantauan ketat terhadap semua aktivitas yang terjadi di kawasan DAS.
- Pemberian surat peringatan kepada pemilik bangunan yang tidak memiliki izin.
- Pengajuan sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran.
- Pembongkaran paksa jika tidak ada kepatuhan dari pemilik bangunan.
Selain itu, Dedi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa DAS dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya.
Dampak Negatif dari Alih Fungsi DAS
Alih fungsi DAS untuk kepentingan pribadi telah menyebabkan beberapa dampak negatif, seperti:
- Gangguan pada fungsi sungai sebagai saluran irigasi.
- Menurunnya kemampuan sungai dalam mengendalikan banjir.
- Kerusakan ekosistem yang terjadi di sekitar kawasan DAS.
- Penurunan kualitas air yang berdampak pada kesehatan masyarakat.
Dedi menilai bahwa tindakan yang diambil saat ini adalah langkah penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memulihkan fungsi DAS sebagai sumber daya alam yang vital.
Kesimpulan
Dengan langkah-langkah yang telah diumumkan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjukkan komitmennya untuk menjaga kelestarian DAS dan memastikan bahwa kawasan ini digunakan sesuai dengan fungsinya. Ia berharap dengan tindakan tegas ini, masyarakat dan pemilik bangunan akan lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan fungsi sungai sebagai bagian dari sistem alami yang sangat penting.

Tinggalkan Balasan