Rapat Evaluasi MCSP dan Tantangan Pencapaian Target di Sulawesi Barat

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi Program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025 bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Pertemuan ini dilaksanakan di Ruang Theater Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar pada Kamis, 20 November 2025.

Usai rapat, Junda Maulana menjelaskan bahwa capaian MCSP Sulbar saat ini mencapai 63 persen dari target sebesar 78 persen yang ditetapkan oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. Masih terdapat sekitar 14 persen pekerjaan yang harus diselesaikan agar target dapat tercapai.

“Agenda hari ini adalah mengevaluasi capaian MCSP. Kita mencari tahu mengapa capaian masih berada di angka 63 persen. Ternyata ada beberapa kendala, terutama terkait keterlambatan waktu. Bukan karena kesengajaan, tetapi karena kita menunggu beberapa dokumen penting seperti RAPBD yang harus diasistensi oleh Kemendagri. Ketika portal KPK sudah ditutup, kita belum sempat mengunggah,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Pemprov Sulbar telah meminta agar akses portal kembali dibuka agar proses unggah dokumen dapat dilanjutkan. Meski begitu, ia menyatakan optimis bahwa target MCSP dapat tercapai dengan kerja cepat dan koordinasi lintas sektor.

Isu Aset Daerah dan Proses Sertifikasi

Pada rapat tersebut, isu aset daerah juga menjadi perhatian. KPK mencatat ada 961 aset Pemprov Sulbar. Pemerintah menargetkan mulai ada aset yang tersertifikasi pada tahun 2026.

“Kalau dijelaskan tadi oleh Kabid Aset itu persil. Jadi ada satu kawasan itu terdiri beberapa persil. Ini diharapkan untuk disertifikatkan. Minimal tahun 2026 ada yang tersertifikatkan. Alhamdulillah, kita mendapat dukungan dari Kementerian ATR/BPN yang siap memfasilitasi proses sertifikasi di tahun 2026,” katanya.

Kunjungan Lapangan ke Proyek Strategis

Selain itu, KPK juga akan melakukan kunjungan lapangan ke 10 proyek strategis provinsi untuk memantau progres pelaksanaannya secara langsung.

Junda Maulana menegaskan bahwa hasil pertemuan ini menunjukkan masih adanya peluang untuk melakukan percepatan. Pemerintah daerah diminta segera berkoordinasi dengan perwakilan KPK yang membawahi wilayah Sulawesi Barat agar potensi hambatan dapat diatasi lebih cepat.

“Ini penting sebagai upaya pengendalian, pengawasan, pencegahan, dan evaluasi agar kegiatan kita di Sulbar dapat meminimalkan kesalahan atau praktik korupsi yang tidak kita inginkan,” tutupnya.

Tantangan dan Langkah Percepatan

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pencapaian MCSP termasuk keterlambatan dalam pengajuan dokumen administratif. Hal ini menyebabkan penundaan dalam proses unggah data ke portal KPK. Untuk mengatasi hal ini, Pemprov Sulbar sedang berupaya keras agar akses portal dapat kembali dibuka.

Selain itu, pihak KPK juga memberikan masukan penting terkait pengelolaan aset daerah. Dengan dukungan penuh dari Kementerian ATR/BPN, proses sertifikasi aset akan segera dimulai. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

Dalam rangka memastikan keberhasilan program MCSP dan pengelolaan aset, diperlukan koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah dan lembaga anti-korupsi. Dengan langkah-langkah yang tepat, target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai rencana.