Pelantikan Sekda dan Inspektur di Purwakarta

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, baru-baru ini melantik Sri Jaya Midan sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) dan Muhamat Fahrorozi sebagai Inspektur di Inspektorat Daerah Purwakarta. Pengangkatan seorang jaksa sebagai inspektur ini dinilai menjadi yang pertama kalinya dilakukan di Purwakarta, bahkan di tingkat kabupaten-kota di Jawa Barat saat ini.

Pada acara pelantikan yang berlangsung di Bale Nagri, Purwakarta, Rabu, 17 Desember 2025, Bupati Binzein menjelaskan bahwa pengangkatan jaksa tersebut bertujuan untuk meminimalisir kesalahan atau kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Ia menegaskan bahwa hal itu dilakukan karena diperlukan seseorang yang paham dan mengerti hukum, bukan berarti Purwakarta tidak memiliki orang-orang yang memahami hukum.

Muhamat Fahrorozi sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Muda Keuangan III pada Inspektorat Keuangan III Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan RI. Selain itu, ia juga pernah menjadi Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) di Kejaksaan Tinggi Riau. Keberadaannya sebagai jaksa dari Kejaksaan Agung diharapkan dapat memaksimalkan pengawasan di pemerintahan daerah.

Menurut Bupati Binzein, konsultasi hukum yang dilakukan sejak awal akan membantu meminimalkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat daerah. Ia menyatakan bahwa dengan adanya konsultasi hukum lebih awal, pemerintahan bisa lebih terperiksa dan terkonsultasikan.

”Tujuan utamanya adalah agar kita bisa lebih awal terperiksa dan terkonsultasikan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa ini merupakan kali pertama seorang jaksa dari Kejaksaan Agung menjabat sebagai inspektur di tingkat kabupaten di Purwakarta.

Pengangkatan Sekda yang Profesional

Selain itu, Sri Jaya Midan dilantik sebagai Sekda Purwakarta. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta. Bupati Binzein menegaskan bahwa pengangkatan Sekda ini telah melewati tahapan seleksi yang dilakukan secara profesional.

Pelantikan ini dilakukan untuk menyelaraskan roda pemerintahan dengan visi dan misi mengembalikan Purwakarta Istimewa. Menurut Bupati, tugas Sekda sudah jelas, yaitu membantu dalam hal pemerintahan. Ia menegaskan bahwa prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku sudah ada.

Dengan pelantikan ini, diharapkan pemerintahan Purwakarta dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Adanya personel yang memiliki latar belakang hukum di posisi penting seperti Sekda dan Inspektur diharapkan mampu memberikan pengawasan yang lebih baik dan meminimalkan risiko pelanggaran hukum di lingkungan pemerintahan.

Peran Jaksa dalam Pemerintahan Daerah

Kehadiran jaksa dalam struktur pemerintahan daerah tidak hanya memberikan aspek legalitas yang lebih kuat, tetapi juga memberikan pendekatan yang lebih proaktif dalam menghadapi berbagai tantangan hukum. Dengan latar belakang hukum yang kuat, para pejabat yang dilantik diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan lebih tangguh dan transparan.

Adapun, kebijakan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini menjadi langkah penting dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih baik dan lebih akuntabel.

Dengan demikian, pelantikan Sekda dan Inspektur yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta tidak hanya menjadi momen penting bagi institusi pemerintahan setempat, tetapi juga menjadi indikasi komitmen yang kuat dalam menjaga kualitas dan integritas pemerintahan.