Peran Masyarakat dalam Menjaga Ketersediaan Bahan Baku Program MBG
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menekankan bahwa strategi utama untuk menjaga ketersediaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan saat ia membuka forum lintas sektor dengan tema “Penguatan Peran Serta Masyarakat dalam Program MBG Melalui Supply Rantai Pasok Lintas Sektor” di Serpong, Banten, pada Senin (24/11/2025).
Menurut Sony, pelibatan masyarakat akan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan bahan baku, terutama seiring meningkatnya jumlah dapur SPPG. Hingga saat ini, lebih dari 15 ribu dapur SPPG telah berdiri di berbagai penjuru Indonesia. Dengan semakin bertambahnya jumlah dapur operasional, kebutuhan komoditas seperti sayuran, telur, dan buah-buahan meningkat tajam.
Kondisi ini mulai memicu kelangkaan dan kenaikan harga di beberapa daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, keterlibatan masyarakat melalui kegiatan berkebun dan beternak di halaman rumah menjadi solusi realistis. Sony menegaskan bahwa urban farming bisa menjadi bagian dari solusi, agar daerah tidak terlalu bergantung pada rantai distribusi yang panjang.
Sony menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat akan lebih efektif jika dikoordinasikan secara terencana oleh Pemerintah Daerah. Ia memberikan contoh pola produksi berbasis potensi desa: Desa A fokus menanam wortel, Desa B menanam pisang, dan Desa C mengembangkan ayam petelur atau pedaging. Dengan model seperti itu, daerah akan memiliki penyangga bahan baku untuk memenuhi kebutuhan dapur-dapur MBG yang terus meningkat.
Peluang bagi UMKM dalam Program MBG
Forum lintas sektor yang menghadirkan relawan SPPG, pelaku UMKM, perangkat wilayah, dan dinas teknis disambut meriah oleh hampir 200 UMKM. Ketua DPC HIPMIKIMDO Kota Serang, Rini Damayanti, menyatakan bahwa kegiatan ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk naik kelas.
“Sebagai pengusaha UMKM, forum ini adalah kesempatan besar dan berharga bagi kami. Kami menjadi lebih dihargai,” ujarnya. Rini menambahkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan proposal untuk diajukan ke sejumlah dapur MBG di Banten.
“Kami sangat berminat menjadi supplier dapur MBG karena bisa memperluas jangkauan dan meningkatkan kapasitas produksi kami,” tambahnya.
Menurut Juru Bicara BGN, Dian Fatwa, forum lintas sektor ini merupakan langkah awal yang tepat dalam membangun rantai pasok lokal yang kuat dan berkelanjutan. “Forum ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, UMKM, dan pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan pasokan pangan bergizi untuk Program MBG,” kata Dian.
Asisten Daerah Provinsi Banten, Komarudin, mengungkapkan bahwa manfaat program MBG sudah terasa, terutama bagi keluarga miskin karena mampu menurunkan beban belanja rumah tangga. Ia juga menyoroti dampak ekonomi dari pembangunan dapur MBG. “Dapur MBG baru sekitar separuh yang dibangun. Jika target 1.300 dapur terpenuhi, akan terjadi perputaran ekonomi Rp 12 triliun. Padahal APBD Banten hanya Rp 11 triliun,” ungkapnya.
Untuk memperkuat implementasi MBG, Pemerintah Provinsi Banten telah membentuk Satgas MBG tingkat provinsi dan kabupaten, serta sedang menyiapkan kantor khusus Satgas MBG di pendopo Gubernur Banten.

Tinggalkan Balasan