Pengesahan APBD DKI Jakarta Tahun 2026

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dengan total angka sebesar Rp81,3 triliun. Penandatanganan dilakukan dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Rabu (12/11/2025).

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil penyesuaian setelah adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun. “Meskipun DBH dipotong sebesar Rp15 triliun, APBD kita tetap ditetapkan sebesar Rp81,3 triliun,” ujarnya.

Sebelumnya, DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait APBD 2026 sebesar Rp95,3 triliun pada 13 Agustus 2025. Namun, setelah adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pemotongan DBH, Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta melakukan perubahan terhadap APBD 2026. Hasil perubahan tersebut disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan besaran anggaran sebesar Rp81,3 triliun.

Peran Anggota Dewan dalam Proses Pengesahan

Selama proses pengesahan APBD 2026, beberapa anggota Dewan menyampaikan interupsi saat akan diketok. Hal ini menunjukkan bahwa para anggota masih memperhatikan kepentingan rakyat. Mereka meminta agar dana sebesar Rp300 miliar untuk subsidi pangan tidak dipotong dan dimasukkan ke dalam APBD 2026.

Khoirudin menyampaikan apresiasi terhadap kepedulian anggota Dewan terhadap masalah masyarakat. “Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ‘concern’ terhadap kebutuhan masyarakat terkait bantuan sosial (bansos),” ujarnya.

Namun, ia memastikan bahwa tidak ada pemotongan dana bansos. “Semua program kita memang direncanakan untuk 10 bulan awal, nanti pada perubahan kita akan anggarkan kembali,” tambahnya.

Strategi Pengelolaan Anggaran

Pengesahan APBD 2026 ini menjadi langkah penting dalam memastikan ketersediaan dana untuk berbagai program dan kebijakan di DKI Jakarta. Dengan adanya penyesuaian anggaran, pemerintah daerah berkomitmen untuk tetap menjaga kesejahteraan masyarakat meskipun terdapat perubahan dari pihak pusat.

Beberapa hal yang menjadi prioritas dalam APBD 2026 antara lain:

  • Subsidi pangan: Dana yang dialokasikan untuk subsidi pangan tetap dipertahankan agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.
  • Program bantuan sosial (bansos): Meskipun ada penyesuaian anggaran, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan program bansos yang telah direncanakan.
  • Pembangunan infrastruktur: Anggaran juga dialokasikan untuk proyek infrastruktur yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Langkah Berikutnya

Setelah pengesahan APBD 2026, seluruh instansi terkait akan segera melakukan realisasi anggaran sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Selain itu, pemerintah daerah juga akan terus memantau pelaksanaan program-program yang telah dianggarkan untuk memastikan keberhasilannya.

Dengan komitmen yang kuat dari DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diharapkan APBD 2026 dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Jakarta secara keseluruhan.