Fokus pada Penguatan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, menegaskan bahwa DPRD sedang fokus pada penguatan penerapan Peraturan Daerah (Perda) pajak dan retribusi daerah. Langkah ini dianggap sebagai strategi penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung realisasi program pembangunan di kota ini.

Menurut Khemal, DPRD Kota Palangka Raya setiap tahun menggelar tiga kali reses untuk menampung aspirasi masyarakat. Hasil reses kemudian dibahas dalam rapat paripurna dan dijadikan dasar perencanaan pembangunan. Meski tidak semua aspirasi bisa langsung direalisasikan, prioritas diberikan kepada kebutuhan masyarakat yang mendesak dan berdampak langsung.

“Memang benar, tidak semua hasil reses bisa langsung diwujudkan dalam satu tahun anggaran. Yang menjadi prioritas adalah kebutuhan masyarakat yang mendesak dan berdampak langsung. Dengan PAD yang lebih besar, kita bisa lebih leluasa mewujudkan aspirasi tersebut,” ujar Khemal usai Rapat Paripurna Ke-1 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kota Palangka Raya, Selasa (16/12/2025).

Tantangan Kondisi Keuangan Daerah

Khemal menekankan bahwa kondisi keuangan daerah pada 2026 menghadapi tantangan berat, termasuk pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp253 miliar. Hal ini memaksa pengelolaan anggaran dilakukan secara cermat dan bertahap.

“Proses ini membutuhkan kesabaran dan perencanaan yang matang. Kami berharap penerapan Perda pajak dan retribusi ini dapat meningkatkan PAD sehingga dana pembangunan lebih memadai dan program-program masyarakat bisa terealisasi,” tambah Khemal.

Optimalkan Objek Pajak dan Retribusi

Perda pajak dan retribusi ini nantinya akan mengoptimalkan objek pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan kota. Tujuannya adalah agar PAD meningkat dan pembangunan dapat berjalan lebih lancar. Langkah ini juga diharapkan mendorong kemandirian fiskal Kota Palangka Raya tanpa memberatkan masyarakat.

Dengan strategi tersebut, DPRD Kota Palangka Raya berharap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses tidak hanya dicatat, tetapi dapat direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran dan prioritas kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.

Strategi Pengelolaan Anggaran yang Matang

Untuk mencapai tujuan tersebut, DPRD Kota Palangka Raya memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus didasarkan pada data yang akurat serta kebutuhan nyata masyarakat.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat melalui berbagai forum seperti reses sangat penting dalam memastikan bahwa program pembangunan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat, harapan besar tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud.

Pentingnya Kolaborasi dan Sinergi

Kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Dengan sinergi yang kuat, semua pihak dapat bekerja sama dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat.

Peningkatan PAD melalui penguatan Perda pajak dan retribusi daerah juga akan memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Dengan PAD yang lebih besar, pemerintah daerah dapat lebih fleksibel dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan.

Kesimpulan

DPRD Kota Palangka Raya terus berupaya untuk memperkuat penerapan Perda pajak dan retribusi daerah sebagai langkah strategis dalam meningkatkan PAD. Dengan PAD yang lebih besar, pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat yang mendesak. Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan anggaran yang cermat, harapan besar tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat dapat terwujud.