Pemkab Maros Ajukan Pinjaman Daerah untuk Percepat Penyelesaian Krisis Air Bersih
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros sedang merancang pengajuan pinjaman daerah senilai Rp100 miliar guna mempercepat penuntasan krisis air bersih yang semakin mengkhawatirkan. Dana tersebut akan digunakan secara khusus untuk meningkatkan kapasitas tiga instalasi pengolahan air milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yaitu Instalasi Pengolahan Air (IPA) Bantimurung, Pattontongan, dan Tanralili.
Bupati Maros, Chaidir Syam, menegaskan bahwa kebutuhan air bersih bukan hanya sekadar masalah teknis, tetapi juga merupakan hak dasar masyarakat. Ia menyatakan bahwa kondisi ini menjadi prioritas utama karena sudah meluas ke berbagai wilayah, termasuk daerah padat penduduk dan kawasan penyangga perkotaan seperti Moncongloe, Mandai, dan Marusu. Kebutuhan air bersih saat ini sangat mendesak, terlebih dengan pesatnya pembangunan perumahan baru dan pertumbuhan kawasan industri di sekitar wilayah tersebut.
“Kami melakukan perhitungan matang dan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah,” ujar Chaidir melalui WhatsApp, Minggu (23/11/2025). Ia menekankan bahwa investasi dalam sektor air bersih adalah langkah strategis jangka panjang. Dengan optimalnya jaringan dan layanan PDAM, keuntungan di masa depan bisa digunakan untuk membayar kembali pinjaman daerah ini.
Saat ini, usulan pinjaman masih dalam tahap penilaian oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI. Proses ini mencakup penyusunan Feasibility Study (FS) yang mencakup aspek teknis, finansial, dan keberlanjutan proyek. PT SMI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan fokus pada pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional.
Fokus penguatan layanan air bersih diarahkan pada tiga instalasi pengolahan air, yaitu IPA Bantimurung, IPA Pattontongan, dan IPA Tanralili. Penguatan kapasitas di tiga titik tersebut diharapkan mampu meningkatkan distribusi air bersih secara merata dan berkelanjutan ke seluruh wilayah Maros.
Chaidir menegaskan komitmen serius pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan air bersih yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat. “Kami ingin memastikan seluruh masyarakat Maros mendapatkan akses air bersih yang layak. Ini kebutuhan mendasar seiring pertumbuhan wilayah,” tutupnya.
Anggaran APBD 2026 dan Rencana Pinjaman Daerah
Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Anggota DPRD Maros, Arie Anugerah, menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah awalnya sebesar Rp1,398 triliun dan bertambah sebesar Rp2,5 miliar selama pembahasan. Total pendapatan akhirnya menjadi Rp1,400 triliun, meskipun jumlah ini lebih rendah dibandingkan APBD 2025 yang tercatat sebesar Rp1,6 triliun.
Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup pajak daerah sebesar Rp242,4 miliar, retribusi sebesar Rp23,6 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp11 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp98,7 miliar. Sementara itu, pendapatan transfer mencapai Rp1,024 triliun.
Belanja Daerah 2026 juga mengalami perubahan. Anggaran belanja sebelum pembahasan sebesar Rp1,496 triliun bertambah sebesar Rp2,5 miliar, sehingga total menjadi Rp1,499 triliun. Belanja Operasi turun dari Rp1,115 triliun menjadi Rp1,103 triliun, sedangkan Belanja Modal naik dari Rp229,3 miliar menjadi Rp248,6 miliar. Selain itu, Belanja Tidak Terduga dicatat sebesar Rp7 miliar dan Belanja Transfer sebesar Rp139,4 miliar.
Penerimaan Pembiayaan Tahun 2026 sebesar Rp100 miliar berasal dari rencana pinjaman daerah. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1,5 miliar dialokasikan untuk cicilan pokok utang jatuh tempo. Pembiayaan Netto tercatat sebesar Rp98,5 miliar.

Tinggalkan Balasan