Penangkapan 10 WNA Terkait Investasi Bodong di Tangerang
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang telah melakukan penangkapan terhadap sepuluh warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam investasi bodong di Indonesia. Penangkapan ini dilakukan pada hari Rabu, 26 November 2025, dan melibatkan delapan warga negara Pakistan serta dua warga negara Iran.
Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenimipas Banten, Felucia Sengky Ratna, ke-10 WNA tersebut diamankan dari salah satu apartemen di Kota Tangerang. Mereka tinggal di dua kamar apartemen dengan biaya sewa sebesar Rp2,5 juta per bulan. Namun, selama tinggal di Indonesia, mereka tidak menunjukkan aktivitas usaha apapun meskipun masuk menggunakan izin tinggal investor.
“Para WNA ini diketahui tinggal di dua kamar apartemen yang dihuni masing-masing lima orang dengan biaya sewa per bulan Rp2,5 juta. Namun, selama tinggal di Indonesia, mereka tidak melakukan usaha apa pun meski masuk ke Indonesia menggunakan izin tinggal investor,” ujar Felucia saat rilis pengungkapan kasus kepada awak media di Tangerang.
Dalam pemeriksaan lapangan, ditemukan bahwa perusahaan penjamin WNA investor tersebut merupakan bangunan kosong virtual office yang tidak diperpanjang lagi sewanya. Bahkan, ada perusahaan lain yang ditemukan tidak memiliki kantor.
“Dan dari pendalaman juga ditemukan perusahaan penjamin WNA investor yang tidak menjalankan kegiatan operasional, bahkan tidak diketahui pengelola usahanya,” tambahnya.
Felucia menyebutkan bahwa sepuluh WNA terduga investor bodong tersebut mengaku tidak mengetahui perihal investasi maupun perusahaan tempat berinvestasi selama berada di Indonesia dan kegiatan tidak jelas.
“Kondisi ini mengarah pada indikasi kuat bahwa izin tinggal investasi hanya dijadikan tameng untuk masuk dan tinggal di Indonesia tanpa tujuan yang sesuai dengan ketentuan,” paparnya.
Sepuluh WNA tersebut kini diamankan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mereka diduga melanggar Pasal 123 huruf a Undang-Undang Keimigrasian.
“Ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta,” tegas Felucia.
Ia juga menambahkan bahwa penindakan ini merupakan bukti keseriusan Imigrasi dalam menjaga integritas layanan investasi dan tidak akan menoleransi upaya-upaya penyalahgunaan fasilitas keimigrasian, termasuk melalui modus investor bodong.
“Indonesia membuka pintu bagi investor yang nyata dan memberikan manfaat bagi negara, bukan bagi mereka yang hanya memanfaatkan celah izin untuk tujuan lain,” tukasnya.
Investigasi Lebih Lanjut
Pemeriksaan terhadap sepuluh WNA ini masih terus berlangsung. Petugas Imigrasi sedang memperkuat bukti-bukti yang diperlukan untuk menuntut para pelaku secara hukum. Selain itu, pihak imigrasi juga sedang memeriksa perusahaan-perusahaan yang diduga menjadi tempat penjamin bagi WNA tersebut.
- Dalam investigasi ini, petugas mencari informasi tentang alamat kantor yang sebenarnya, keberadaan dokumen resmi, dan apakah ada pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam pengajuan izin tinggal.
- Tim imigrasi juga memastikan apakah ada keterlibatan pihak ketiga atau agen yang memfasilitasi masuknya WNA ke Indonesia.
- Pemeriksaan terhadap para WNA juga mencakup pemetaan aktivitas mereka selama berada di Indonesia, termasuk hubungan dengan pihak lokal dan kegiatan yang dilakukan.
Langkah-langkah yang Diambil oleh Imigrasi
Imigrasi Banten menegaskan bahwa langkah penangkapan ini adalah bagian dari upaya penguatan pengawasan terhadap izin tinggal investor. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan sistem keimigrasian yang dapat merugikan negara.
- Imigrasi akan terus meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan, serta instansi lain yang berkaitan dengan investasi.
- Peningkatan sosialisasi terhadap aturan keimigrasian juga akan dilakukan agar masyarakat dan pelaku bisnis memahami hak dan kewajiban mereka.
- Pemantauan terhadap izin tinggal investor akan diperketat, termasuk pemeriksaan berkala terhadap perusahaan yang menjadi penjamin.

Tinggalkan Balasan