Penyesuaian Free Float di Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah mengambil langkah penting untuk meningkatkan tingkat kepemilikan saham publik atau free float dari perusahaan tercatat. Saat ini, rata-rata free float dari 955 perusahaan tercatat di Indonesia mencapai sekitar 23%, tetapi BEI berencana untuk menaikkan ambang batas minimum free float menjadi 10% dan akan terus dinaikkan secara bertahap hingga mencapai 25%.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan bahwa pihaknya sangat serius dalam upaya meningkatkan free float saham di pasar saham. Menurutnya, saat ini banyak perusahaan yang terdaftar di papan pengembangan sedang berkembang dan mencetak kinerja yang baik. Perusahaan-perusahaan tersebut nantinya akan dipromosikan ke papan utama, yang tentunya harus mematuhi aturan dengan free float yang lebih besar.

Untuk emiten eksisting, BEI mendorong perusahaan yang berada di ‘batas’ antara papan pengembangan dan papan utama agar layak dipromosikan ke papan utama. BEI akan memberikan bantuan dalam proses promosi tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan yang masuk ke papan utama memiliki free float yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Sementara itu, untuk perusahaan baru yang melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO), BEI berencana mengatur minimum free float langsung sebesar 10%. Aturan ini terutama ditujukan untuk perusahaan mercusuar (lighthouse) yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi perusahaan lainnya.

BEI juga akan melakukan perubahan dalam perhitungan free float untuk perusahaan IPO. Sebelumnya, perhitungan menggunakan dasar ekuiti, namun kini akan diganti dengan kapitalisasi pasar. Artinya, jumlah saham dikalikan dengan harga penawaran (offering price). Dengan demikian, perhitungan free float akan lebih akurat dan relevan dengan kondisi pasar saat ini.

Selain itu, BEI akan menerapkan aturan untuk menjaga free float agar sama seperti saat IPO selama setahun setelah tercatat. Untuk ini, BEI disebut akan menjaga tingkat free float tersebut. Nyoman menyatakan bahwa BEI serius dalam hal ini dan akan melakukan perubahan tidak hanya untuk perusahaan baru, tetapi juga untuk yang sudah ada.

Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) juga memberikan tanggapan terkait rencana penerapan free float minimum 10% oleh BEI. AEI berharap kebijakan ini diikuti dengan pemberian insentif dari Bursa bagi emiten-emiten yang berkomitmen menjalankannya. Direktur Eksekutif AEI Gilman Pradana menilai bahwa rencana menaikkan minimum free float akan memiliki dampak positif terhadap pasar saham Tanah Air. Menaikkan free float dinilai mampu meningkatkan likuiditas pasar.

Meskipun begitu, Gilman menilai bahwa Bursa perlu memberikan insentif bagi para emiten yang memiliki komitmen untuk memenuhi free float. Pasalnya, dibutuhkan upaya yang lebih dari emiten untuk mencari investor yang akan menyerap saham yang mereka terbitkan. Pemberian pengurangan pajak penghasilan yang lebih rendah menjadi salah satu opsi yang diharapkan AEI.

Adapun AEI saat ini tengah melakukan jajak pendapat kepada anggota asosiasi mengenai rencana penerapan kebijakan ini. Salah satu tantangan yang disorot AEI adalah daya serap pasar terhadap saham baru yang bakal diterbitkan nantinya. Meskipun begitu, AEI menilai bahwa jika kebijakan ini mulai dijalankan pada 2026, pihaknya bakal mengikuti aturan tersebut. Namun, AEI mengatakan bahwa pihaknya butuh waktu yang lebih lama untuk mencari investor.