Penyelewengan Dana Desa oleh Sekretaris Desa Sukaresik
Seorang oknum yang berinisial YS, yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Sukaresik di Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, diduga melakukan penyelewengan terhadap Dana Desa. Menurut informasi yang diperoleh, tersangka pernah mengakui bahwa uang tersebut hilang karena terkena hipnotis. Hal ini memicu penyelidikan lebih lanjut terkait penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan aturan.
Kapolres Pangandaran, Ajun Komisaris Besar Andri Kurniawan, menyampaikan bahwa YS diduga telah melakukan penyalahgunaan keuangan desa yang berasal dari Dana Desa dan Anggaran Dana Desa tahun anggaran 2022. Berdasarkan hasil penyidikan dan laporan audit kerugian keuangan negara dari pihak Inspektorat Kabupaten Pangandaran, penyidik telah menetapkan YS sebagai tersangka.
Dari hasil audit tersebut, negara dirugikan sebesar Rp 706.126.500, yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp 649.800.000 dan Anggaran Dana Desa sebesar Rp 56.326.500. Perbuatan YS terbukti melanggar hukum, salah satunya adalah mencairkan Dana Desa tanpa sepengetahuan kepala desa dan bagian keuangan. Ia menggunakan dokumen persyaratan pencairan yang dipalsukan serta memalsukan tanda tangan pejabat desa.
Tindakan Melawan Hukum
Menurut keterangan Andri, penyidik menemukan bahwa tersangka memerintahkan bagian keuangan desa untuk melakukan pencairan anggaran. Selanjutnya, ia mengambil dana dengan alasan untuk pelaksanaan kegiatan desa. Namun, setelah mengambil dana tersebut, tersangka tidak menjalankan kegiatan sebagaimana yang direncanakan. Ia justru membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realitas.
Selain itu, tersangka juga menggunakan sebagian Dana Desa untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk melakukan trading secara daring. Dalam hal ini, penyidik menemukan empat hal yang menunjukkan bahwa tersangka telah melakukan tindakan melawan hukum.
Pemeriksaan Saksi dan Barang Bukti
Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 33 orang saksi, mulai dari kepala desa hingga pihak perbankan. Selain itu, penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut mencakup dokumen administrasi keuangan desa tahun anggaran 2022, mutasi rekening, dan dokumen lainnya. Selain dokumen, penyidik juga mengamankan uang tunai sebesar Rp 171.539.000.
Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman yang dapat diberikan adalah pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling banyak Rp 1 miliar.
Kesimpulan
Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Tindakan penyelewengan seperti ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan desa. Dengan adanya proses hukum yang dilakukan, diharapkan bisa menjadi contoh bagi yang lain agar tidak melakukan tindakan serupa.

Tinggalkan Balasan