Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam putusan bebas bersyarat yang diberikan kepada mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Ridwan Djamaluddin. Ridwan terlibat dalam kasus korupsi penjualan ore nikel PT Antam di Blok Mandiodo-Tapumeeya-Tapunggaya, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Ia divonis 3 tahun 6 bulan pidana kurungan pada 2024.
ICW menyatakan bahwa tindakan Ridwan dalam kasus ini tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan yang luas serta merugikan warga sekitar dan makhluk hidup lainnya.
“Seharusnya hukuman untuk Ridwan diperberat,” ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Egi Primayogha saat dihubungi, Rabu, 15 Oktober 2025.
Vonis pidana kurungan atas Ridwan Djamaluddin dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada Kamis, 25 April 2024. Selain itu, hakim juga memberi hukuman denda senilai Rp 200 juta dengan subsider 2 bulan kurungan.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengungkap bahwa Ridwan Djamaluddin telah bebas bersyarat sejak 20 Juni 2025. Meskipun tidak menjelaskan secara detail, Ditjen Pas menyatakan bahwa pembebasan ini diberikan dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin karena dinilai telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan hukum yang berlaku.
Menurut ICW, keputusan pembebasan bersyarat tersebut bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi. “Putusan tersebut sangat mengecewakan karena tidak mencerminkan semangat pemberantasan korupsi dan keadilan ekologi,” ujar Egi.
Egi berpendapat bahwa langkah-langkah seperti pemberian amnesti atau pembebasan bersyarat yang bertentangan dengan pemberantasan korupsi seharusnya tidak dilakukan. Menurutnya, hal ini mencerminkan bahwa korupsi tidak dipandang sebagai kejahatan luar biasa.
Selain itu, ia menyayangkan tidak transparannya pemerintah mengenai alasan pembebasan bersyarat atas Ridwan. “Wajar kalau sekarang kita curiga terhadap putusan tersebut,” katanya.
Dalam perkara ini, Ridwan diduga memberikan pengesahan Rancangan Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Kabaena Kromit Pratama (KPP) pada 2022, padahal RKAB PT KKP bermasalah diketahui sejak 2015 tidak lagi memiliki deposit ore nikel di lahannya. Keterlibatan Ridwan terkuak dari keterangan sejumlah saksi pada pemeriksaan. Adapun kerugian dalam perkara ini secara keseluruhan diperkirakan mencapai Rp 5,7 triliun.
Pada Mei 2025, Ridwan diketahui telah melakukan pembayaran denda atas perkara ini senilai Rp 200 juta kepada kejaksaan. Pembayaran denda yang ia lakukan juga dilengkapi pembayaran biaya perkara senilai Rp 2.500.
Penjelasan Perkara Korupsi
Perkara ini berkaitan dengan penjualan ore nikel PT Antam di Blok Mandiodo-Tapumeeya-Tapunggaya. Kasus ini melibatkan beberapa pihak yang diduga terlibat dalam pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan aturan.
- Ridwan Djamaluddin, mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, diduga mempercepat proses pengesahan RKAB PT Kabaena Kromit Pratama meskipun ada indikasi masalah pada perusahaan tersebut.
- Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 5,7 triliun akibat praktik korupsi yang terjadi.
- Sidang dan vonis terhadap Ridwan dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Proses Hukum dan Pembebasan Bersyarat
Setelah mendapatkan vonis 3 tahun 6 bulan pidana kurungan, Ridwan Djamaluddin dinyatakan bebas bersyarat pada 20 Juni 2025. Keputusan ini diambil setelah ia memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan.
Namun, ICW mengkritik keputusan tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi. Mereka menilai bahwa hukuman yang diberikan terlalu ringan dan tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak korupsi.
Kritik terhadap Transparansi
Egi Primayogha menyoroti kurangnya transparansi dalam proses pembebasan bersyarat Ridwan. Menurutnya, informasi yang diberikan oleh pihak berwenang tidak cukup jelas, sehingga memunculkan kecurigaan terhadap keputusan tersebut.
- Tidak ada penjelasan rinci tentang alasan pembebasan bersyarat.
- Keputusan ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemberantasan korupsi.
- Masyarakat berhak mengetahui alasan pembebasan agar dapat memahami proses hukum secara lebih baik.
Kesimpulan
Perkara korupsi yang melibatkan Ridwan Djamaluddin menunjukkan betapa pentingnya pemberantasan korupsi dalam sistem hukum Indonesia. Putusan bebas bersyarat yang diberikan kepada Ridwan dinilai tidak sesuai dengan keadilan dan semangat pemberantasan korupsi.
ICW menyerukan agar pihak berwenang lebih transparan dalam proses hukum dan memberikan hukuman yang proporsional terhadap pelaku korupsi. Masyarakat juga diharapkan tetap waspada dan mengawasi proses hukum yang berlangsung.

Tinggalkan Balasan