Masalah Dana Tertahan di Fintech Syariah

Fintech peer to peer (P2P) lending berbasis syariah, PT Dana Syariah Indonesia (DSI), tengah menghadapi tantangan besar terkait penundaan pengembalian dana dan pembayaran imbal hasil kepada para lender. Masalah ini telah memicu kekhawatiran dari sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia.

Sebelumnya, Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia dijadwalkan untuk bertemu dengan manajemen DSI pada 11 November 2025. Namun, pertemuan tersebut ditunda karena alasan tertentu. Menurut informasi yang diperoleh, manajemen DSI menunda pertemuan tersebut karena salah satu tim kuasa hukum tidak dapat hadir. Sejak penundaan tersebut, belum ada komunikasi lanjutan antara paguyuban dan manajemen DSI. Hanya saja, pihak DSI memberikan informasi bahwa pertemuan akan dijadwalkan kembali pada 18 November 2025.

Bayu, perwakilan dari Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia, menyampaikan harapan agar tidak ada lagi penundaan. “Tidak ada informasi lebih lanjut. Harapannya, pihak DSI tidak mangkir lagi,” ujarnya.

Berdasarkan data yang direkap oleh Tim Paguyuban Lender DSI, tercatat lebih dari Rp 800 miliar dana yang tertahan. Angka ini berasal dari laporan 2.593 lender. Sementara itu, DSI mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 14.000 lender aktif di platform mereka.

Direktur Utama Dana Syariah Indonesia, Taufiq Aljufri, mengonfirmasi adanya penundaan pertemuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pertemuan yang awalnya dijadwalkan pada 11 November 2025 akan diundur menjadi 18 November 2025. Penundaan ini telah dikomunikasikan langsung dengan Ketua Paguyuban Lender dan mendapatkan persetujuan.

Taufiq juga menyebutkan bahwa Perwakilan DSI telah melakukan pertemuan pendahuluan dengan Pengurus Paguyuban Lender di Jakarta pada 4 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Pengurus Paguyuban DSI menyampaikan persiapan materi yang akan dibahas dalam pertemuan berikutnya. “Nantinya, akan dituangkan dalam bentuk piagam kesepakatan (charter) yang dijadikan acuan bersama,” jelas Taufiq.

Saat ini, proses komunikasi antara DSI dan Paguyuban Lender DSI masih berjalan baik. Namun, Paguyuban Lender DSI memiliki beberapa tuntutan yang ingin disampaikan saat audiensi nanti.

Beberapa tuntutan yang diajukan antara lain:

  • Paguyuban menuntut DSI untuk membuka data lengkap terkait jumlah lender, status proyek, serta posisi dana yang sebenarnya agar seluruh pihak memahami situasi secara terbuka dan faktual.
  • DSI diminta menyampaikan proposal penyelesaian masalah untuk ditelaah bersama oleh paguyuban. Hal ini dilakukan untuk memastikan kejelasan dan kesesuaian isi proposal dengan aspirasi para lender.
  • Paguyuban menuntut kejelasan jadwal pengembalian dana (timeline), serta skema pencairan yang realistis dan terukur bagi seluruh lender.
  • Piagam kesepakatan (charter) yang disusun dan diajukan oleh paguyuban harus ditandatangani bersama dengan manajemen DSI. Piagam ini harus menyesuaikan dengan poin-poin kesepakatan hasil pembahasan dengan para lender.

Paguyuban Lender DSI berharap manajemen DSI dapat merealisasikan pencairan awal total dana lender sebagai bentuk komitmen nyata terhadap rencana penyelesaian dalam waktu dekat.

Sanksi dari OJK

Akibat masalah yang belum kunjung selesai, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi tegas kepada Dana Syariah Indonesia. Sanksi yang diberikan adalah Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sejak 15 Oktober 2025. Dengan sanksi ini, Dana Syariah dilarang melakukan penggalangan dan penyaluran dana baru. Selain itu, perubahan susunan pengurus dan pemegang saham juga dilarang, kecuali dalam rangka memperbaiki kinerja dan memperkuat permodalan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (7/11/2025).