Purbaya Yudhi Sadewa Membahas Tanggung Jawab Restrukturisasi Utang Whoosh

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan keputusan akhir terkait pembagian tanggung jawab dalam proses restrukturisasi utang proyek Whoosh antara pemerintah dan BPI Danantara. Ini menjadi salah satu berita yang menarik perhatian masyarakat.

Dalam sebuah media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah kemungkinan akan mengambil alih pembiayaan infrastruktur, sedangkan Danantara akan menangani rolling stock kereta. Ia menyatakan, “Sepertinya kita (pemerintah) akan cenderung membayar jalan dan infrastrukturnya. Rolling stock-nya bukan kita, mereka yang menanggung.”

Namun, Purbaya memastikan bahwa penyelesaian masalah ini belum sepenuhnya diputuskan. Ia berencana untuk ikut serta dalam pembahasan selanjutnya agar lebih memahami prosesnya secara langsung dan memastikan keputusan yang diambil tidak merugikan negara. “Kita belum sampai kesimpulan jadinya seperti apa. Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana (China), saya ikut, saya mau lihat. Jangan sampai saya rugi-rugi amat, tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini,” ujarnya.

Gugatan Karyawan Bank Swasta Mengenai Pajak Uang Pensiun Ditolak

Selain itu, ada berita lain yang juga menarik perhatian, yaitu gugatan dari sejumlah karyawan bank swasta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghapus pajak atas uang pensiun, pesangon, tabungan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT). Namun, gugatan tersebut akhirnya ditolak oleh MK karena dinyatakan tidak dapat diterima.

MK memutuskan permohonan pengujian materiil Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dalam Perkara Nomor 186/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima. Ketua MK, Suhartoyo, menjelaskan bahwa permohonan para Pemohon dinilai tidak jelas atau kabur.

“Karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur atau obscuur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut,” kata Suhartoyo.

Menurut Suhartoyo, setelah mencermati rumusan Pasal 4 ayat (1) huruf a dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021, ternyata tidak terdapat frasa tunjangan dan uang pensiun sebagaimana dimaksud para Pemohon, melainkan kata tunjangan dan frasa uang pensiun, yang masing-masing terpisah dan tidak dalam satu kesatuan frasa.

Selain itu, pada bagian petitum angka 1, para Pemohon menambahkan uraian kalimat alasan permohonan yang seharusnya diuraikan pada bagian posita sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakjelasan petitum angka 1.

“Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan para Pemohon Nomor 186/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima,” tutur Suhartoyo.

Ringkasan Berita Populer

Beberapa berita populer pada Jumat (14/11) meliputi:

  • Pembagian tanggung jawab dalam restrukturisasi utang Whoosh antara pemerintah dan BPI Danantara.
  • Penolakan gugatan karyawan bank swasta terhadap pajak atas uang pensiun, pesangon, THT, dan JHT oleh Mahkamah Konstitusi.
  • Penjelasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait rencana pembagian tugas dalam proses restrukturisasi utang Whoosh.

Berita-berita ini menjadi fokus perhatian publik dan menunjukkan perkembangan penting dalam dunia bisnis dan perpajakan di Indonesia.