Kepala BGN Ditegur DPR karena Tidak Mengikuti Prosedur Pengajuan Anggaran

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mendapat teguran dari DPR setelah melakukan pengajuan anggaran tambahan ke Menteri Keuangan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Komisi IX DPR. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dalam prosedur penganggaran negara yang seharusnya dijalani.

Dadan menyampaikan rencana pengajuan tambahan anggaran tanpa melalui proses yang benar. Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, langkah tersebut melanggar tata aturan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa permohonan dana tambahan seharusnya diajukan ke DPR terlebih dahulu sebelum diteruskan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Respons Dadan dan Rencana Perbaikan

Setelah mendengar kritik dari anggota DPR, Dadan memberikan respons. Ia menyatakan akan meminta persetujuan pengajuan tambahan anggaran ke Komisi IX DPR terlebih dahulu. “Baik kalau gitu nanti kami ajukan permintaan untuk pengajuan. Saya kira kita ajukan segera, sepulang dari sini kita menulis surat ke Komisi IX untuk pengajuan anggaran, agar minggu ini kita juga bisa membahas terkait dengan itu, mudah-mudahan difasilitasi oleh Komisi IX,” ujar Dadan.

Pada rapat sebelumnya, Dadan menyampaikan rencana pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp 28,6 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas gizi terpencil. Ia menjelaskan bahwa pembangunan SPPG terpencil membutuhkan dana sebesar Rp 18 triliun, sehingga diperlukan tambahan sebesar Rp 14,1 triliun.

Proses Pengajuan Anggaran yang Disampaikan Dadan

Dadan menegaskan bahwa pengajuan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat karena Kemenkeu memberi tenggat waktu yang sangat singkat. Ia menjelaskan mekanisme yang ia pahami terkait alur pengajuan dana tambahan tersebut. “Nanti setelah disetujui oleh Kementerian Keuangan, termasuk optimalisasi serapan-serapan yang tidak optimal, kami akan lapor ke Komisi IX. Mungkin akan ada rapat persetujuan terkait dengan itu. Itu terkait dengan anggaran,” ujarnya menjelaskan rencana kerja BGN.

Namun, penjelasan itu justru memicu interupsi beruntun dari anggota DPR yang merasa alur pengajuan anggaran yang disampaikan Dadan keliru. Nihayatul Wafiroh langsung mengangkat tangan dan menegaskan bahwa mekanisme tersebut seharusnya dimulai dari DPR, bukan dari Kemenkeu.

Penjelasan dan Kritik dari Anggota DPR

Wafiroh menjelaskan bahwa pada masa reses sebelumnya, Komisi IX DPR tetap menggelar rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan hanya untuk memastikan tambahan anggaran disetujui secara sah sebelum diajukan ke Kemenkeu. “Jadi, harus ke kita dulu, Pak. Nah, ini kayaknya Pak Dadan harus ada dari tim yang tahu betul, tahu proses seperti ini, Pak. Ini harus ke kita dulu, Pak. Harusnya kalau Bapak mau mengajukan ini hari ini bisa Bapak bilang ke tim kita, bahwa salah satu agendanya adalah persetujuan penambahan anggaran. Begitu. Mekanismenya seperti itu. Pengajuan penambahan anggaran di sini. Baru di sini kita sepakati baru ke Kemenkeu, Pak. Gitu, Pak. Jadi bukan kebalik, Pak,” cecar Wafiroh dengan nada mengingatkan.

Putih Sari, Wakil Ketua Komisi IX lainnya, ikut menyoroti masalah tersebut. Ia mempertanyakan kompetensi tim biro BGN yang dinilai tidak memahami tata cara resmi dalam penyusunan dan pengajuan anggaran nasional. “Ya izin, kami khawatir nanti ditolak kalau tidak ada persetujuan dari Komisi IX, Bapak, mengajukan anggaran tambahan. Ini saya mempertanyakan justru tim dari roren gimana, ya. Enggak ngerti pembahasan mekanisme anggaran negara ini kayaknya. Jadi harusnya minta persetujuan dulu dari kami, baru Bapak ajukan ke Kemenkeu, itu alur yang benar,” kata Putih dengan nada heran.

Penyebab Kesalahan dan Saran dari DPR

Mereka menilai kesalahan ini bisa berimbas pada penolakan resmi dari Kemenkeu dan menimbulkan kesan bahwa BGN tidak tertib administrasi dalam pengelolaan anggaran. Sejumlah anggota bahkan menyarankan agar BGN segera menunjuk tim khusus yang memahami betul alur birokrasi dan tata anggaran pemerintah, agar kesalahan seperti ini tidak terulang di masa depan.

Rapat tersebut pun berlangsung dalam suasana cukup tegang, namun tetap dalam koridor pembelajaran bagi lembaga baru seperti BGN. Meski sempat ditegur keras, para anggota DPR menyebut mereka masih memberikan ruang bagi Dadan untuk memperbaiki mekanisme internal lembaganya.

Profil Dadan Hindayana

Dadan Hindayana adalah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Ia dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai kepala BGN pada 19 Agustus 2024, sebagaimana Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 94P Tahun 2024. Dalam kariernya, Dadan pernah menduduki posisi jabatan sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan Banau Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara.

Dadan tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp9 miliar. Hartanya itu terdaftar di LHKPN KPK terakhir ia laporkan pada 14 Maret 2025. Harta terbanyak Dadan berasal dari tanah dan bangunan yang ia miliki di wilayah Bogor dengan total mencapai Rp5,9 miliar.

Di dunia akademik, sosok Dadan Hindayana selama ini dikenal luas sebagai ahli serangga di IPB University. Ia tercatat cukup lama menjabat sebagai dosen tetap di almamaternya tersebut. Mengutip laman resmi IPB, Dadan Hindayana merupakan lulusan sarjana Hama dan Penyakit Tumbuhan pada 1990. Ia kemudian melanjutkan pendidikan S2 di University of Bonn dan lulus pada 1997. Pendidikannya berlanjut ke S3 di kampus lainnya di Jerman, yakni Leibniz Universität Hannove. Ia meraih gelar doktor pada 2000 sebelum kemudian pulang ke Tanah Air.

Sejak sarjana sampai S3, pendidikan Dadan Hindayana berfokus mempelajari segala aspek berkaitan dengan serangga. Bahkan, gelar PhD yang disandangnya adalah doktor entomologi. Entomologi adalah cabang ilmu biologi yang secara khusus mempelajari serangga, mencakup struktur tubuh, siklus hidup, perilaku, ekologi, dan peran mereka dalam lingkungan, serta hubungannya dengan manusia, hewan, dan tumbuhan.

Masih mengutip situs resmi IPB, semua jurnal publikasi yang ditulis Dadan Hindayana juga membahas soal serangga, terutama hama yang banyak menyerang pertanian dan perkebunan di Indonesia.

Daftar Harta Kekayaan Dadan Hindayana

Berikut daftar lengkap rincian harta kekayaan milik Dadan Hindayana:

I. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.900.000.000

  • Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
  • Tanah Seluas 459 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 3.900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.400.000.000

  • MOBIL, MAZDA CX-5 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 675.000.000
  • MOBIL, HONDA HR-V 1.5L SE CVT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
  • MOBIL, MAZDA CX-3 1.5 (4X2) A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 395.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 322.400.000

D. SURAT BERHARGA Rp. —-

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.400.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. —-

Sub Total Rp. 9.022.400.000

II. HUTANG Rp. —-

III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-III) Rp. 9.022.400.000