Penetapan APBD DKI Jakarta Tahun 2026

DPRD DKI Jakarta telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2026 sebesar Rp 81,3 triliun. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp 10 triliun dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp 91,34 triliun. Penurunan ini terjadi di tengah pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp 15 triliun. Meskipun begitu, DPRD memastikan bahwa program bantuan sosial (bansos) tetap berjalan tanpa adanya pemotongan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menjelaskan bahwa penetapan APBD 2026 dilakukan dalam rapat paripurna pada Rabu (12/11/2025). Ia menyatakan bahwa angka tersebut telah disepakati bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Paripurna hari ini, Rabu 12 November 2025 untuk menyepakati APBD 2026. Mengenai angkanya, walaupun dipotong DBH kita Rp 15 triliun, jadi APBD kita ketuk Rp 81,3 triliun,” ujar Khoirudin.

Ia menegaskan bahwa meski DBH berkurang, dana bantuan sosial untuk masyarakat tidak akan terdampak. “Insya Allah tidak ada pemotongan dana bansos, semua program kita memang untuk 10 bulan dulu, nanti di anggaran perubahan, kita anggarkan,” kata dia.

Penyesuaian Anggaran dan Pemangkasan Kegiatan Dewan

Anggaran kegiatan reses DPRD DKI Jakarta mengalami penyesuaian pada 2026. Khoirudin menyebut kegiatan reses hanya akan dilakukan dua kali dari rencana tiga kali dalam satu tahun, dengan pengurangan sekitar Rp 100 miliar. “Sama dengan reses Dewan, hanya dua kali, kurang satu. Kurang dipotong Rp 100 miliar, nanti di perubahan,” ujarnya.

Meskipun demikian, pembahasan APBD 2026 sempat diwarnai ketegangan. Beberapa anggota dewan dari sejumlah fraksi meninggalkan ruang sidang sebelum palu diketuk sebagai bentuk protes terhadap penghapusan subsidi pangan sebesar Rp 300 miliar yang dinilai memberatkan masyarakat kecil. Khoirudin memastikan, seluruh program prioritas termasuk bansos tetap aman dan akan dibahas lebih lanjut dalam perubahan anggaran pertengahan tahun depan. “Jadi 10 bulan untuk bansosnya aman. Nanti November-Desember kita putuskan di rapat anggaran perubahan pada bulan Juli-Agustus,” tuturnya.

Rincian Komposisi APBD DKI Jakarta 2026

Berdasarkan hasil paripurna DPRD DKI Jakarta, rincian APBD Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

  • Pendapatan Daerah: Rp 71,4 triliun
  • Belanja Daerah: Rp 74,2 triliun
  • Defisit: Rp 2,834 triliun
  • Penerimaan Pembiayaan: Rp 9,875 triliun
  • Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya: Rp 5 triliun
  • Penerimaan Pinjaman Daerah: Rp 4,822 triliun
  • Pengeluaran Pembiayaan: Rp 7 triliun
  • Penyertaan Modal Daerah (PMD): Rp 5,2 triliun
  • Pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo: Rp 1,8 triliun
  • Total APBD 2026: Rp 81,3 triliun

Program Prioritas Tetap Jadi Fokus

Di tengah keterbatasan fiskal, DPRD DKI Jakarta memastikan bahwa arah kebijakan anggaran tetap berpihak pada masyarakat. Khoirudin menyampaikan apresiasi terhadap seluruh anggota dewan yang aktif memberikan masukan selama pembahasan berlangsung. “Saya apresiasi teman-teman yang begitu sayang kepada warga Jakarta. Semua masukan tadi akan kita kawal bersama agar APBD ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.

Penurunan nilai APBD DKI Jakarta 2026 menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan program sosial dan infrastruktur, sekaligus memastikan efisiensi belanja publik di tengah pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.