Perjalanan Panjang Abdul Muis dan Rasnal: Dari Penjara hingga Pemulihan Status

Kisah dua guru SMAN 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yaitu Abdul Muis dan Rasnal, yang mengalami pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) menjelang pensiun akibat polemik dana komite, berakhir dengan pemulihan status. Kejadian ini menarik perhatian publik karena melibatkan inisiatif baik yang berujung pada konflik hukum.

Awal Mula Kasus: Inisiatif untuk Kepentingan Sekolah

Awal dari kasus ini bermula dari upaya pihak sekolah untuk membantu insentif guru honorer yang kurang memadai. Salah satu langkah yang diambil adalah meminta sumbangan sukarela sebesar Rp20 ribu per bulan dari orang tua siswa. Dana ini dialokasikan khusus untuk membantu pembayaran insentif bagi tenaga pengajar honorer.

Namun, inisiatif ini disalahpahami oleh beberapa pihak. Sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) melaporkannya sebagai dugaan pungutan liar (pungli), sehingga membuat kedua guru tersebut ditetapkan sebagai tersangka.

Konsekuensi Hukum dan Pemecatan

Akibat laporan tersebut, Abdul Muis dan Rasnal harus menjalani hukuman di Rumah Tahanan (Rutan) Masamba. Puncaknya, mereka menerima Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Gubernur Sulsel. Keputusan ini memicu unjuk rasa dari PGRI Luwu Utara yang menuntut keadilan.

Jalur Politik dan Pertemuan dengan Presiden

Perjuangan kedua guru yang merasa dikorbankan ini kemudian menempuh jalur politik hingga memicu perhatian tingkat nasional:

Rencana Awal

Abdul Muis bersama PGRI Luwu Utara awalnya berencana menuju Makassar untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Sulsel.

Telepon Mendadak

Saat rombongan berada di Palopo, Abdul Muis menerima telepon dari staf Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang meminta mereka untuk segera ke Jakarta. “Dia bilang, kami dipanggil ke Jakarta,” ujar Abdul Muis.

Pertemuan di Bandara Halim Perdanakusuma

Rombongan diterbangkan ke Jakarta dan langsung dibawa ke Bandara Halim Perdanakusuma untuk menemui Presiden Prabowo Subianto, yang baru tiba dari kunjungan kerja di Australia.

Rehabilitasi Resmi

Presiden Prabowo kemudian menandatangani surat rehabilitasi, yang secara resmi membatalkan keputusan pemberhentian dan memulihkan nama baik, harkat, martabat, serta hak-hak kedua guru tersebut.

Anggota DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi pemulihan status ini dan Ketua Komisi E DPRD Sulsel kini menindaklanjuti proses administrasi pemulihan status ASN kedua guru tersebut di Makassar.