Pemkot Madiun Siapkan BLT Tambahan untuk 5.000 Keluarga

Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur (Jatim), telah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) tambahan yang akan diberikan kepada sebanyak 5.000 keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan ini mulai disalurkan oleh pemerintah pusat dan sedang dalam proses verifikasi data penerima.

Heri Suwartono, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Madiun, mengatakan bahwa saat ini proses verifikasi sedang berlangsung. Ia menyampaikan harapan agar BLT tambahan dapat segera dicairkan dalam waktu dekat. “Sementara, untuk BLT reguler, sejauh ini berjalan aman dan lancar,” ujar Heri.

BLT tambahan yang diberikan adalah untuk periode Oktober hingga Desember. Setiap KPM akan menerima nominal sebesar Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan. Total bantuan yang diterima adalah Rp 900 ribu per keluarga.

Proses Penyaringan Ketat untuk Penerima Manfaat

Heri menjelaskan bahwa pemerintah melakukan penyaringan ketat terhadap calon penerima manfaat. Di beberapa daerah, banyak penerima bantuan sosial (bansos) yang dicoret karena terindikasi terlibat judi daring atau memiliki cicilan barang mewah.

Data penerima bantuan tersebut terhubung dengan sistem nasional dan telah disandingkan dengan PPATK serta instansi lainnya. Selain itu, data juga disinkronkan dengan aplikasi BKN. Penerima yang diketahui memiliki keluarga berstatus ASN, TNI, atau Polri otomatis dihapus dari daftar. Begitu pula warga yang tercatat melakukan transaksi belanja berlebihan di marketplace.

Di Kota Madiun sendiri, jumlah penerima manfaat yang diblokir tidak sampai 100 orang. Penyesuaian data dilakukan berdasarkan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

BLT Tambahan sebagai Stimulus Ekonomi Nasional

Sebagai bagian dari kebijakan stimulus ekonomi nasional, pemerintah menggulirkan penambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini memberikan bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan (Oktober-Desember 2025), yang disalurkan sekaligus senilai Rp 900 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM).

Secara nasional, BLT tambahan ditargetkan menjangkau 35,49 juta keluarga penerima manfaat atau sekitar 140 juta jiwa. Asumsi ini didasarkan pada satu keluarga yang terdiri atas empat anggota. Sasaran program ditetapkan berdasarkan data desil 1 hingga 4 Sensus Ekonomi Nasional, yang mewakili kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Proses Verifikasi dan Pengawasan yang Berkelanjutan

Proses verifikasi data penerima BLT tambahan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa hanya keluarga yang benar-benar membutuhkan yang mendapatkan bantuan. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan dana dan memastikan distribusi bantuan sesuai dengan tujuan awal.

Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan juga dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk pemantauan transaksi keuangan dan koordinasi dengan lembaga terkait. Dengan demikian, diharapkan BLT tambahan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.