Eksekusi Iwan Hartono di Bekasi Berjalan Ricuh
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi melakukan eksekusi terhadap Iwan Hartono (IH), eks Presiden Direktur PT Annisa Bintang Blitar (ABB), setelah Mahkamah Agung menolak pengajuan kasasinya dan memperkuat vonis 2 tahun 6 bulan penjara atas kasus penipuan proyek revitalisasi Pasar Kranji. Eksekusi ini berlangsung dengan beberapa peristiwa yang membuat suasana menjadi ricuh.
Eksekusi dilakukan pada Senin (10/11/2025) di halaman Kejari Bekasi. Saat itu, IH terlihat melawan dan menolak dibawa ke mobil tahanan. Dalam video yang beredar, IH tampak menjatuhkan dirinya ke tanah sambil berteriak “Saya tidak mau, saya tidak mau”. Aksi tersebut membuat petugas kewalahan saat mencoba mengamankannya.
Beberapa petugas terlihat berusaha membujuk IH agar tenang, sementara yang lain berupaya mengangkat tubuhnya ke dalam mobil tahanan. IH juga terus memberontak sambil berkata, “Nanti kamis, kamis”, seolah-olah ia percaya bahwa eksekusi akan ditunda hingga hari Kamis.
Latar Belakang Kasus Penipuan Proyek Revitalisasi Pasar Kranji
Sebelumnya, IH mendapatkan pekerjaan revitalisasi Pasar Kranji melalui proses lelang. Lelang tersebut sesuai surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dengan PT ABB terkait revitalisasi dan pengelolaan pasar Kranji baru Kota Bekasi pada Tahun 2019.
Dalam menjalankan pekerjaannya, IH bekerjasama dengan saksi RTH selaku Direktur PT BPM dalam rangka melaksanakan pekerjaan tanah urug pada lahan pasar dalam rangka revitalisasi pasar Kranji baru Kota Bekasi.
Ryan Anugrah, Kasi Intel Kejari Bekasi, menjelaskan bahwa IH menyerahkan Bilyet Cek senilai Rp 2.580.000.000. Namun, saat dilakukan pencairan oleh pihak Bank dinyatakan warkat belum terdaftar dan belum ada dana. Hal ini menyebabkan IH dipidanakan dan dinyatakan bersalah oleh PN Bekasi dengan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Bks, selama dua tahun dan enam bulan terhadap terdakwa.
Di tingkat banding, putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 126/PID/2025/PT BDG juga memutus hal sama. Putusan serupa juga diperkuat Mahkamah Agung (MA) melalui putusan 1595 K/PID/2025. Terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal 378 KUHP (Tindak Pidana Penipuan).
Penahanan di Lapas Kelas II A Bekasi
Setelah proses eksekusi selesai, IH telah dibawa ke Lapas Kelas II A Bekasi, Bulakapal, untuk menjalani hukuman. Proses penahanan ini merupakan bagian dari upaya hukum yang sudah dilalui oleh IH sebelumnya.
Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Tidak hanya bagi para pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat yang menantikan manfaat dari proyek-proyek pembangunan yang dianggarkan secara publik.
Langkah-Langkah Hukum yang Dilalui
Berikut adalah langkah-langkah hukum yang dilalui oleh Iwan Hartono sebelum akhirnya divonis dan dieksekusi:
- Penyidikan: Proses penyidikan dimulai setelah adanya laporan dugaan penipuan dalam pelaksanaan proyek revitalisasi Pasar Kranji.
- Penuntutan: Jaksa menuntut IH dengan dugaan tindak pidana penipuan sesuai pasal 378 KUHP.
- Persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi: IH dinyatakan bersalah dan dihukum 2 tahun 6 bulan penjara.
- Bandling di Pengadilan Tinggi Bandung: Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung.
- Pengajuan Kasasi ke Mahkamah Agung: IH mengajukan kasasi, tetapi permohonan tersebut ditolak dan putusan di tingkat banding tetap berlaku.
- Eksekusi: Setelah putusan inkrah, IH dieksekusi dan dibawa ke Lapas Kelas II A Bekasi.
Proses hukum ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia memiliki mekanisme yang cukup kuat untuk menegakkan keadilan dan menindak tegas pelaku tindak pidana.

Tinggalkan Balasan