Pemkab Halmahera Tengah Melindungi Kekayaan Intelektual dengan Merek Weda Kota Nikel Fagogoru
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah kini resmi menjadi pemilik merek Weda Kota Nikel Fagogoru, sesuai data yang tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini menandai langkah penting dalam upaya melindungi aset budaya dan ekonomi lokal yang memiliki nilai historis dan kearifan lokal.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, menyampaikan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga dan melindungi kekayaan intelektual, baik itu yang bersifat personal maupun komunal. Ia menekankan bahwa pengembangan city branding harus berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas manusia.
“Banyak potensi kekayaan intelektual yang ada di tengah masyarakat, seperti pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya yang bisa dilindungi dan dimanfaatkan,” ujarnya dalam keterangannya. Ia juga menilai bahwa perlindungan kekayaan intelektual dapat memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata daerah.
Sertifikat Weda Kota Nikel Fagogoru diserahkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin, kepada Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangadji, dalam momen perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Halteng. Dalam kesempatan tersebut, Chusni mengatakan bahwa merek tersebut kini dilindungi secara hukum, sehingga tidak dapat diklaim oleh pihak lain.
Selain merek Weda Kota Nikel, Chusni juga menyerahkan sertifikat kekayaan intelektual hak cipta, antara lain:
- Motif batik wolongsili
- Gamrangge
- Insan fagogoru
- Tari lalayon
- Etnikan bumi fagogoru
- Fagogoru
- Wicobapake
- Bidadari
- Boki maruru
- Demensi batik
- Wepange
- Ukiran lukisan daun
Di samping itu, sertifikat kekayaan intelektual komunal juga diserahkan, yaitu pengetahuan tradisional berupa sumpit gamrange.
Chusni menegaskan bahwa tindakan ini mencerminkan kepedulian Pemda Halteng dalam melindungi potensi kekayaan intelektual, baik yang bersifat personal seperti merek dan hak cipta, maupun yang bersifat komunal seperti ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional.
“Semoga langkah ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaan akan identitas budaya daerah,” katanya.

Tinggalkan Balasan