Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menunjukkan komitmennya terhadap lingkungan melalui inisiatif baru yang dikenal sebagai “Green Democracy”. Inisiatif ini diwujudkan dalam kegiatan Green Democracy Fun Walk, yang diikuti sekitar 25 ribu peserta. Selain itu, acara ini juga mencakup penanaman pohon damar, yang merupakan salah satu jenis pohon langka. Kegiatan ini berhasil membawa DPD RI meraih rekor MURI sebagai lembaga negara pertama yang melakukan penghijauan dengan menggunakan pohon langka.

Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya sekadar jalan santai. “Hari ini kami tidak hanya berjalan bersama masyarakat, tetapi juga menanam pohon damar sebagai simbol bahwa demokrasi hijau adalah demokrasi yang bertanggung jawab terhadap bumi,” ujarnya saat berada di Plaza Timur Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu (9/11).

Ia menambahkan, “Kami ingin menegaskan bahwa masa depan generasi akan ditentukan oleh apa yang kita tanam hari ini.” Acara ini turut dihadiri oleh para Wakil Ketua DPD RI, yaitu Yorrys Raweyai, Tamsil Linrung, dan Ratu Hemas.

Lebih lanjut, Sultan menyatakan bahwa konsep Green Democracy akan menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan kelembagaan DPD RI ke depan. “Dari Green Democracy, kami akan mengembangkan Green Parliament, Green Legislation, Green Diplomacy, hingga Green Economy dan Green Education. Karena masa depan demokrasi harus bersinergi dengan masa depan bumi,” jelasnya.

Sultan juga menyampaikan pentingnya partisipasi Indonesia dalam Conference of Parties (COP) ke-30 di Brasil. “Kami ingin menyuarakan bahwa Indonesia, dengan kekayaan hutan tropis dan keragaman etnisnya, layak memimpin gerakan global terkait perubahan iklim,” katanya.

Di tingkat parlemen, DPD RI telah menginisiasi beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) strategis terkait lingkungan. Salah satunya adalah RUU Pengelolaan Perubahan Iklim yang sudah masuk dalam Prolegnas 2025. “Dunia tidak boleh hanya memanfaatkan isu iklim untuk keuntungan ekonomi. Regulasi setingkat undang-undang harus ada untuk mengorkestrasi isu besar ini,” tegas Sultan.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, seperti Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Kepala BKN Prof Zudan Arif Fakrullah, serta duta besar dari negara sahabat. Turut hadir juga Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal.