LSM PRO RAKYAT Serahkan Laporan Korupsi ke KPK

Gelombang perlawanan terhadap korupsi di Provinsi Lampung semakin menguat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PRO RAKYAT resmi mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Jakarta, Kamis (6/11/2025), untuk menyerahkan laporan hasil investigasi dugaan korupsi yang diduga melibatkan sejumlah pejabat daerah.

Kedatangan lembaga ini bukan kunjungan biasa. Dipimpin langsung oleh Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin A.M, didampingi Sekretaris Umum Johan Alamsyah, S.E, rombongan membawa dokumen dan data lengkap yang memuat bukti dugaan penyimpangan anggaran dalam sejumlah proyek strategis di Provinsi Lampung. Laporan tersebut diterima langsung oleh perwakilan dari Bagian Pengaduan Masyarakat KPK RI.

“Ini bukan laporan abal-abal. Kami datang dengan bukti nyata hasil investigasi lapangan yang menunjukkan indikasi kuat penyalahgunaan anggaran daerah. Rakyat Lampung sudah muak melihat pejabat memperkaya diri sendiri sementara pembangunan jalan di desa-desa masih rusak parah,” tegas Aqrobin A.M kepada wartawan.

Ia menegaskan, langkah ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap aparat penegak hukum di daerah yang dinilai tidak maksimal menangani kasus korupsi. “Kami berharap KPK turun langsung ke Lampung. Jangan biarkan hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. KPK harus menunjukkan taringnya!” ujarnya.

Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT, Johan Alamsyah, menambahkan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti di laporan semata. Pihaknya akan terus mengawal proses hukum hingga para pelaku benar-benar dihukum setimpal. “Kami siap jadi mitra KPK. Kami punya jaringan masyarakat yang siap memberikan informasi di lapangan. Tidak ada tempat bagi pejabat korup di Lampung,” ungkap Johan.

Konferensi Pers dan Seruan untuk Gerakan Moral

Dua hari setelah pelaporan resmi ke KPK, tepatnya Sabtu (8/11/2025), LSM PRO RAKYAT menggelar konferensi pers di Kantor Pusat mereka di kawasan Pahoman, Bandar Lampung. Dalam kesempatan itu, Aqrobin menyerukan gerakan moral besar-besaran melawan korupsi. Ia menegaskan bahwa sumber kemiskinan dan ketimpangan di Lampung bukan karena kurangnya dana, melainkan karena maraknya praktik korupsi yang sudah menjadi penyakit kronis dalam pemerintahan daerah.

“Lampung sebenarnya kaya. Kita punya potensi ekonomi luar biasa, dari pertanian, perikanan, hingga industri. Tapi semuanya hancur karena uang rakyat dikorupsi. Ini saatnya rakyat bangkit melawan pejabat busuk,” tegas Aqrobin dengan suara lantang.

Sementara itu, Johan Alamsyah menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tapi juga tanggung jawab sosial seluruh rakyat Indonesia. “Kalau rakyat diam, maka koruptor akan terus berpesta pora dengan uang pajak kita. Ini bukan lagi sekadar isu politik, tapi perjuangan moral. Kami ajak semua lapisan masyarakat — mahasiswa, tokoh agama, akademisi, hingga petani — mari bersatu melawan korupsi!” ujarnya.

Komitmen LSM PRO RAKYAT untuk Terus Mengawal

LSM PRO RAKYAT menegaskan akan terus mengawal setiap laporan yang mereka sampaikan hingga ke meja penyidikan. Mereka memastikan tidak ada laporan yang berhenti di tengah jalan, apalagi tenggelam dalam tumpukan birokrasi. “Kami tidak akan diam. Kami akan terus bersuara sampai Lampung benar-benar bersih dari korupsi,” tutup Aqrobin A.M dengan penuh keyakinan.

Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga anti-korupsi, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. LSM PRO RAKYAT menyadari bahwa partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Oleh karena itu, mereka terus berupaya untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya melawan korupsi.

  • Masyarakat perlu diberdayakan melalui edukasi dan pelatihan agar mampu mengidentifikasi dan melaporkan praktik korupsi.
  • Partisipasi aktif dari berbagai kalangan seperti mahasiswa, tokoh agama, dan akademisi dapat memberikan dorongan signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi.
  • Kolaborasi antara LSM, media, dan masyarakat akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara holistik.

Tantangan dan Harapan

Meskipun LSM PRO RAKYAT telah mengambil langkah-langkah penting, tantangan masih tetap ada. Banyak kasus korupsi yang sulit terbongkar karena adanya perlindungan dari oknum tertentu. Namun, dengan dukungan dari masyarakat luas dan komitmen yang kuat, harapan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan tetap terbuka.

  • Perlu adanya reformasi dalam sistem hukum dan pengawasan agar tidak ada ruang bagi koruptor.
  • Penegakan hukum yang adil dan tegas menjadi kunci dalam menegaskan bahwa korupsi tidak akan dibiarkan berkembang.
  • Dukungan dari masyarakat akan menjadi landasan utama dalam memastikan keberlanjutan perjuangan melawan korupsi.