Pembentukan Komisi Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk dan melantik Komisi Reformasi Polri pada Jumat, 7 November 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya membenahi institusi kepolisian yang selama ini menjadi perhatian publik. Pembentukan komisi ini dilakukan dengan cepat untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh Polri dalam menjalankan tugasnya.

Ketua Komisi Reformasi Polri adalah Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Ia ditemani oleh sembilan anggota lainnya yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk tokoh nasional dan pejabat tinggi. Salah satu anggota yang menarik perhatian adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang juga dilantik sebagai anggota komisi ini.

Anggota Komisi Reformasi Polri

Komisi Reformasi Polri terdiri dari beberapa tokoh penting, antara lain:

  • Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
  • Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
  • Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri
  • Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum
  • Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024
  • Ahmad Dofiri, Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian
  • Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri
  • Idham Azis, Kapolri periode 2019-2021
  • Badrodin Haiti, Kapolri periode 2015-2016

Selain itu, terdapat tiga mantan Kapolri yang juga menjadi anggota komisi, yaitu Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, Jenderal (Purn) Tito Karnavian, dan Jenderal (Purn) Idham Azis. Mereka memiliki pengalaman yang cukup luas dalam menjalankan tugas kepala kepolisian.

Alasan Kapolri Masuk Komisi Reformasi Polri

Presiden Jokowi memberikan alasan mengapa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dilantik sebagai anggota Komisi Reformasi Polri. Menurutnya, kehadiran Kapolri akan memudahkan komisi dalam memperoleh pandangan dan diskusi dari internal Polri.

“Karena itu, saya minta kepala kepolisian yang masih aktif, hadir di Komisi ini. Saudara-saudara punya akses untuk diskusi, untuk meninjau, untuk melihat bagian mana dari kepolisian,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan arahan kepada Komisi Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025).

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyebut bahwa para mantan Kapolri yang kini purnawaktu dapat memberikan masukan dan pandangan yang bisa menjadi rekomendasi bagi dirinya. “Dan ada beberapa tokoh yang mantan Kepala Kepolisian, tapi sudah di luar. Mereka pun bisa memberi masukan, pandangan-pandangan, dan dengan ada Kapolri yang aktif,” tambahnya.

Masa Kerja Komisi Reformasi Polri

Presiden Jokowi tidak membatasi masa kerja Komisi Reformasi Polri. Namun, ia meminta agar setiap tiga bulan terdapat laporan dari komisi tersebut. “Saya tidak batasi masa kerja komisi ini. Tapi saya minta mungkin tiap 3 bulan ada laporan, kita ketemu, saudara-saudara melaporkan apa yang saudara kumpulkan,” ujarnya.

Dengan pembentukan Komisi Reformasi Polri, diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membenahi institusi kepolisian yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional.