Presiden Prabowo Memimpin Pemusnahan Narkoba, Tapi Masalah Penyalahgunaan Tetap Tinggi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin pemusnahan 2,1 ton narkoba di Jakarta pada akhir Oktober. Aksi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Namun, di balik aksi simbolis ini, angka pengguna narkoba di Indonesia masih tetap tinggi, yang menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan belum cukup efektif.
Pemusnahan barang bukti narkoba ini merupakan bagian dari total 214,8 ton barang bukti narkoba yang disita oleh aparat penegak hukum. Meskipun jumlah penindakan meningkat, yaitu sekitar 13 ribu kasus lebih dibanding tahun sebelumnya, angka penyalahgunaan narkoba tetap mencapai 3,33 juta orang atau 1,73 persen dari total penduduk Indonesia.
Penindakan Naik, Tapi Jumlah Pengguna Tetap Tinggi
Selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Polri menindak lebih dari 49 ribu kasus narkoba dengan lebih dari 65 ribu tersangka. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun, masalah utamanya adalah jumlah pengguna narkoba yang masih tinggi, yang tidak menunjukkan penurunan signifikan.
Target pemerintah untuk menurunkan angka ini nyaris sama dengan capaian tahun 2023, yang menunjukkan bahwa penindakan keras belum cukup untuk mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, muncul pertanyaan penting: Apakah pemerintah sudah memiliki strategi jangka panjang yang tepat untuk mengatasi akar penyebab penyalahgunaan narkoba?
Kebijakan Berantas Narkoba Belum Menyentuh Akar Masalah
Menurut peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Aneira Girlie, kebijakan narkotika di bawah pemerintahan Prabowo Subianto belum menunjukkan perubahan signifikan dari era sebelumnya. Fokusnya masih terletak pada penindakan dan kriminalisasi pengguna, bukan pada penanganan sosial dan medis.
“Sejak tahun 2009 hingga sekarang, angka penyalahgunaan narkoba masih tinggi,” ujar Aneira kepada DW Indonesia. Ia menilai bahwa pendekatan penegakan hukum yang diatur melalui UU Narkotika 2009 tidak berhasil menjawab akar masalah penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, urgensi revisi Undang-Undang tersebut sangat diperlukan.
“Masalahnya, aparat sering memilih pasal yang paling mudah digunakan, seperti Pasal 111 hingga 113 UU Narkotika, karena pembuktiannya sederhana. Di situ tertulis unsur ‘memiliki’ atau ‘menguasai’ sudah cukup untuk menjerat seseorang, tanpa melihat apakah dia pengguna atau pengedar. Akibatnya, pengguna yang seharusnya di rehabilitasi justru di pidana,” jelasnya.
Penjara Penuh, Tapi Belum Bisa Tekan Kasus
Data tahun 2024 menunjukkan bahwa Badan Narkoba Nasional (BNN) mengelola 216 fasilitas rehabilitasi dan bekerja sama dengan 649 lembaga mitra rehabilitasi di seluruh Indonesia. Angka ini masih terbilang minim jika dibandingkan dengan jumlah pengguna narkoba yang mencapai 3,33 juta orang.
“Kalau kita kirim pengguna-pengguna ini ke rehabilitasi, ibaratnya kita cuma memindahkan tempat bermasalah dari overcrowding penjara ke tempat rehabilitasi […] dibutuhkan assessment yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, karena selama ini keputusan pengguna (narkoba) direhabilitasi atau dipenjara itu mayoritas dilakukan oleh penegak hukum,” kata Aneira.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa perubahan nyata dalam kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, upaya pemberantasan narkoba akan terus berputar di lingkaran yang sama, yaitu memenuhi penjara, tapi belum bisa menekan angka penyalahgunaan narkoba secara signifikan.
Pendekatan Kemanusiaan Diperlukan
Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto menekankan bahwa penyalahgunaan narkoba harus dipandang sebagai isu kemanusiaan, bukan sekadar persoalan hukum. “Pengguna narkoba sebagai korban yang harus disembuhkan melalui rehabilitasi, bukan penjara,” ujar Suyudi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Izha Mahendra, menekankan pentingnya membedakan aturan yang jelas bagi pengedar dan pengguna narkoba dalam revisi Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. “Tidak semua pemakai itu harus dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan […] ke depan tentu harus dibedakan antara pengedar dan pengguna,” ujarnya.
Hingga artikel ini diterbitkan, pihak BNN dan Kemenko kumham Imipas belum merespons permintaan konfirmasi dari DW Indonesia mengenai langkah konkret pemerintah untuk mempercepat revisi UU Narkotika, serta kesiapan pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan kemanusiaan.
Jejak Perang Narkoba di Era SBY Hingga Prabowo
Sejak era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, isu narkoba sudah menjadi perhatian nasional. Slogan “Indonesia Darurat Narkoba” muncul di media dan sekolah, disertai perluasan kerja sama internasional untuk memerangi narkoba.
Di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 menegaskan eksekusi mati bagi bandar narkoba. Di lapas dan rutan, kasus narkotika menjadi penyumbang utama kepadatan yang berlebihan (overcrowding), yang angkanya mencapai 51,8 persen, dan sebagian besar berasal dari tahanan kategori pemakai atau tersangka dengan barang bukti kecil.
Memasuki era Presiden Prabowo Subianto, pemusnahan barang bukti disertai wacana amnesti bagi narapidana kasus narkotika. Presiden menegaskan perang melawan narkoba sebagai bagian dari Asta Cita.

Tinggalkan Balasan