Perluasan Jaringan Kereta Api di Luar Pulau Jawa, Strategi untuk Pemerataan Ekonomi
Pembangunan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa menjadi fokus utama dalam rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mengapresiasi langkah tersebut karena dinilai sangat penting dalam memperkuat sistem transportasi logistik, distribusi sumber daya alam, serta angkutan massal penumpang.
Menurut BHS, kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa. Ia menegaskan bahwa konsep pembangunan jaringan kereta sudah dimulai sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Saat itu, pengembangan infrastruktur rel fokus pada empat pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dengan total panjang rel mencapai sekitar 7.300 kilometer.
Contoh nyata dari konsep tersebut adalah pembangunan jalur rel di Pulau Sumatra yang mencapai sekitar 2.200 kilometer. Jalur ini digunakan untuk transportasi publik dan logistik massal. Menurut BHS, konsep ini telah mengarah pada sistem kereta Trans Sumatra.
Prioritas Nasional untuk Pembangunan Rel Konvensional
BHS berharap pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat melanjutkan kembali pembangunan sistem rel konvensional di luar Jawa sebagai salah satu prioritas nasional. Ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pembangunan rel kereta api konvensional di Sumatra yang belum terealisasi sepanjang sekitar 1.300 kilometer. Proyek ini bertujuan untuk menyambungkan jalur Trans Sumatra dari Lampung hingga Aceh.
Biaya pembangunan rel kereta diperkirakan sekitar Rp 40 miliar per kilometer. Dengan demikian, total kebutuhan dana untuk menyelesaikan proyek Trans Sumatra hanya sekitar Rp 52 triliun. Angka ini dinilai cukup kecil jika dibandingkan manfaat yang akan diperoleh, yaitu memiliki jaringan kereta api Trans Sumatra yang strategis bagi konektivitas logistik nasional.
Selain itu, BHS juga menyarankan pemerintah untuk melakukan pembelian 100 rangkaian kereta (rolling stock) seharga Rp 100 miliar per train set. Total kebutuhan dana untuk rangkaian tersebut sekitar Rp 10 triliun. Rangkaian kereta ini terdiri dari 10 gerbong, termasuk lokomotif. Sebagian dari dana tersebut bisa digunakan untuk kereta logistik yang terdiri dari 30 gerbong kereta barang beserta lokomotif.
Dengan adanya kereta api konvensional, BHS meyakini bahwa jutaan penumpang tiap tahun serta seluruh logistik sumber daya alam (SDA) maupun pertanian yang jumlahnya miliaran ton logistik per tahunnya dari hasil wilayah Sumatra dapat dipindahkan secara efisien.
Proyek Trans Sulawesi dan Potensi Ekonomi
Selain Trans Sumatra, BHS juga menyoroti pembangunan Trans Sulawesi sepanjang 1.750 km yang hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 60 triliun. Angka ini terbilang kecil jika dibandingkan dampak besar yang akan diberikan bagi kemajuan ekonomi seluruh Sulawesi.
Dengan biaya yang tidak lebih dari Rp 200 triliun, Trans Sumatra dan Trans Sulawesi dapat terealisasi untuk membangun ekonomi di sekitar 10 provinsi di Sumatra dan enam provinsi di Sulawesi. Hal ini akan memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih merata akibat adanya transportasi publik massal.
Pentingnya Pembangunan di Aceh
Selain itu, BHS mendorong pembangunan sistem kereta di Provinsi Aceh. Langkah mendesak ini wajib dieksekusi demi mengantisipasi pembangunan infrastruktur pelabuhan yang terintegerasi dengan kawasan industri. Jika sarana tersebut dibangun, Indonesia bisa berkompetisi dengan Singapura dan Malaysia yang telah lama menguasai sebagian besar logistik di Selat Malaka dan Selat Sunda sebagai ALKI 1.
Potensi pasar Singapura dan Malaysia masing-masing mencapai 30 juta TEUS per tahun. Ditambah dengan wacana pembangunan Selat Kra di Thailand, Indonesia perlu berusaha mengambil pasar tersebut dengan membuat sistem transportasi kereta api di Sumatra.

Tinggalkan Balasan