Dukungan Penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis Selama Libur Sekolah

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut dinilai strategis untuk menjaga kesinambungan pemenuhan gizi anak, khususnya peserta didik di bawah naungan Kementerian Agama seperti madrasah dan satuan pendidikan keagamaan.

Singgih menilai masa libur sekolah justru menjadi periode rawan penurunan asupan gizi, terutama bagi anak-anak dari keluarga rentan secara ekonomi. Karena itu, penyediaan MBG berupa satu paket siap santap dari dapur SPPG serta dua paket MBG kemasan untuk dibawa pulang yang berisi roti, telur, susu, dan buah sesuai standar angka kecukupan gizi merupakan bentuk nyata kehadiran negara yang layak diapresiasi.

“Keberlanjutan MBG selama libur sekolah adalah bukti bahwa negara tidak boleh libur dalam melindungi hak dasar anak, termasuk hak atas pangan dan gizi yang layak. Ini sejalan dengan amanat konstitusi dan komitmen nasional menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Singgih.

Ia menambahkan, berbagai data menunjukkan bahwa masalah gizi masih menjadi tantangan serius nasional. Prevalensi stunting anak Indonesia memang menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, namun masih berada pada angka yang memerlukan intervensi berkelanjutan dan terintegrasi.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) terbaru melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, menunjukkan prevalensi stunting nasional sebesar 19,8 persen. Oleh sebab itu, masih diperlukan upaya keras untuk mencapai target 2025 (18,8%) dan mengatasi masalah gizi lain seperti gizi buruk (severe wasting) dan kurang gizi kronis, terutama di provinsi dengan kasus tertinggi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Dalam konteks tersebut, Singgih menekankan pentingnya akselerasi implementasi MBG di madrasah dan pesantren. Komisi VIII DPR RI, yang membidangi urusan agama, sosial, dan pemberdayaan masyarakat, memandang pesantren sebagai ekosistem strategis pembinaan generasi bangsa. Dengan jumlah santri yang mencapai jutaan dan mayoritas tinggal di asrama, pesantren memiliki kebutuhan gizi yang spesifik dan berkelanjutan.

“Pesantren bukan hanya pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga pusat pembentukan karakter dan sumber daya manusia. Program MBG harus dirancang adaptif untuk pesantren, baik dari sisi menu, sistem distribusi, maupun pengelolaan dapur sehat berbasis pesantren,” ujarnya.

Menurut data Kementerian Agama RI 2025, terdapat lebih dari 42.391 pesantren dengan jumlah santri sekitar 4,3 juta santri di seluruh Indonesia. Lingkungan pesantren, dengan karakteristik asrama dan pengelolaan konsumsi yang terpusat, merupakan lokus yang sangat tepat sekaligus strategis untuk implementasi program gizi berkelanjutan.

Untuk mendorong penguatan implementasi program MBG khususnya di lingkungan madrasah dan pesantren, legislator Partai Golkar dari Dapil Jawa Tengah V ini menyarankan perlunya sinergi dan integrasi data antara Kementerian Kesehatan, BGN, dan Kementerian Agama dalam memetakan serta mengintegrasikan data-data penerima MBG secara lebih akurat. Data-data ini mencakup jumlah santri, kondisi dapur, serta kebutuhan gizi secara spesifik sehingga penyaluran MBG bisa lebih tepat sasaran.

Singgih juga menyarankan perlunya model penyaluran MBG yang lebih adaptif di lingkungan sekolah madrasah dan pesantren sesuai dengan kultur dan kapasitas pesantren. Selain paket kemasan, juga perlu dipertimbangkan model dapur pesantren dengan pendampingan ahli gizi, supply chain, bahan pangan lokal, serta edukasi gizi bagi pengelola dapur.

Dukungan terhadap MBG di sekolah Kementerian Agama dan akselerasinya di pesantren bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam melindungi dan memenuhi hak anak atas kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Dengan kolaborasi semua pihak, program ini akan berkontribusi besar dalam mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berakhlak mulia.

“Kami di Komisi VIII akan terus mengawal agar anggaran dan pelaksanaan MBG ini tepat sasaran. Semangatnya satu: tidak boleh ada anak atau santri yang tertinggal dalam mendapatkan akses gizi berkualitas,” pungkas Singgih.