Prabowo Subianto: Lumbung Pangan sebagai Kunci Ketahanan Bangsa

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya lumbung pangan tradisional sebagai strategi utama untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Hal ini menjadi fokus utama dalam rapat percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dihadiri oleh para gubernur, bupati, dan wali kota se-Papua.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa lumbung pangan perlu dihidupkan kembali agar setiap daerah memiliki ketahanan sendiri, terutama saat menghadapi kondisi darurat atau gangguan distribusi. Ia menegaskan bahwa konsep lumbung pangan harus diterapkan mulai dari tingkat desa hingga nasional.

“Kita tanyalah kepada kakek-kakek kita dulu ada lumbung desa, kita harus ada lumbung desa sekarang, harus ada lumbung kecamatan, harus ada lumbung kabupaten, harus ada lumbung provinsi, dan harus ada lumbung-lumbung nasional,” ujarnya.

Prabowo juga menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan kunci utama keberlangsungan bangsa. “Ingat ini adalah kunci survival kita sebagai bangsa, ini pelajaran ribuan tahun,” katanya.

Ia menambahkan bahwa bangsa Indonesia tidak perlu merasa paling pintar, melainkan cukup belajar dari pengalaman leluhur. “Jadi kita tidak usah terlalu pintar, belajar aja dari nenek moyang kita kenapa dulu ada lumbung desa. Kita harus siap untuk kemungkinan yang paling jelek, itu pelajaran,” jelasnya.

Pelajaran dari Bencana Sumatra

Prabowo menekankan bahwa bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat menjadi pelajaran penting. Menurutnya, peristiwa itu menunjukkan perlunya kemandirian pangan di tingkat desa melalui konsep lumbung desa yang sejak lama dikenal masyarakat.

“Bencana yang kita lihat sekarang di Sumatra Utara, Aceh, dan di Sumatra Barat memberi pelajaran lagi kepada kita. Kalau terjadi sesuatu di mana komunikasi putus, desa itu harus bisa bertahan. Kecamatan itu harus bisa bertahan. Kabupaten harus bisa bertahan,” ujarnya.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga Selasa (16/12/2025), total korban jiwa di tiga provinsi tersebut mencapai 1.053 orang. Ratusan orang masih hilang dan lebih dari 600 ribu warga mengungsi.

Ketergantungan Wilayah

Prabowo juga menyoroti kondisi geografis Indonesia yang luas, yang membuat ketergantungan antarwilayah tidak efisien, terutama dari sisi biaya logistik.

“Masalahnya adalah karena negara kita begitu besar tidak bisa satu pulau tergantung pulau lain. Satu ongkos logistik itu terlalu besar sehingga beras yang mungkin produksinya di satu daerah hanya 8 ribu rupiah atau 9 ribu rupiah, di suatu provinsi bisa 25 ribu rupiah karena faktor komunikasi, karena faktor logistik,” ucapnya.

Swasembada Sesuai Potensi Alam

Prabowo menegaskan setiap daerah harus mengembangkan sumber pangan sesuai kondisi alam masing-masing.

“Jadi kita dipaksa oleh alam kita untuk masing-masing mengejar swasembada pangan. Di mana saudara bisa punya sawah-sawah untuk beras mari kita lakukan, atau kebun-kebun jagung atau sagu atau singkong,” ujarnya.

Ia menyebut ketahanan pangan sebagai kunci utama keberlangsungan bangsa. “Ingat ini adalah kunci survival kita sebagai bangsa, ini pelajaran ribuan tahun,” katanya.

48 Kepala Daerah Papua Hadir

Dalam acara tersebut hadir 42 bupati dan 6 gubernur se-Papua, serta 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Turut hadir sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, termasuk Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Pesan Prabowo sederhana namun menggugah: ketahanan pangan bukan sekadar kebijakan, melainkan pelajaran dari nenek moyang dan pengalaman pahit bencana yang harus dihidupkan kembali.

Profil Singkat Prabowo Subianto

Prabowo Subianto lahir di Jakarta, pada tanggal 17 Oktober 1951. Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI Ke-8 pada Minggu (20/10/2024). Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk masa jabatan 2019-2024. Selain menjabat sebagai Menhan, Prabowo juga merupakan ketua umum Partai Gerindra. Ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sejak 20 September 2014.