Presiden Prabowo Tegaskan Larangan Thrifting untuk Lindungi UMKM

Presiden Joko Widodo, dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada malam hari tanggal 4 November 2025, menegaskan pentingnya pemberantasan praktik thrifting atau perdagangan pakaian bekas impor. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memperkuat industri dalam negeri.

Kebijakan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau lebih dikenal dengan sebutan Cak Imin, setelah menghadiri rapat tersebut. Menurutnya, larangan terhadap praktik thrifting merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat.

“Thrifting akan dihilangkan atau dilarang,” tegas Cak Imin kepada para wartawan. Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada bantuan, tetapi juga mendorong produktivitas ekonomi rakyat.

Selain membahas larangan thrifting, rapat tersebut juga menyentuh isu tentang upaya pemerintah dalam menata ulang sektor ritel modern agar tidak memberatkan pertumbuhan UMKM. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah dinilai sangat penting dalam pengaturan izin pendirian ritel modern.

“Pemerintah daerah memiliki kewenangan izin itu, tetapi banyak daerah yang mulai menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi agar UMKM tetap tumbuh,” ujar Cak Imin. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus aktif dalam memastikan bahwa UMKM tidak tergerus oleh perkembangan ritel besar.

Cak Imin juga menambahkan bahwa pemerintah akan meninjau kembali berbagai regulasi yang berkaitan dengan distribusi dan perdagangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara ritel besar dan pelaku usaha kecil.

“Sebetulnya lebih dua sisi ya. Sisi yang pertama, pemerintah dan UMKM berbenah supaya memiliki kekuatan untuk mendukung tumbuh kembangnya UMKM. Di sisi yang lain, kita akan cek berbagai regulasi-regulasi,” tandas Cak Imin.

Langkah Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Rakyat

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi ini menunjukkan komitmen untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain larangan thrifting, pemerintah juga berupaya memperkuat UMKM melalui penyesuaian regulasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap sektor ritel modern.

Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

  • Peningkatan kapasitas UMKM: Melalui pelatihan dan penguatan kemampuan manajerial, UMKM dapat meningkatkan daya saing mereka.
  • Dukungan kebijakan: Pemerintah perlu menciptakan regulasi yang mendukung UMKM, seperti insentif pajak dan akses modal yang lebih mudah.
  • Pengawasan terhadap ritel besar: Memastikan bahwa ritel besar tidak menekan UMKM dengan harga yang tidak wajar atau praktik monopoli.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan UMKM dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. Selain itu, kebijakan pemerintah juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Izin Ritel Modern

Peran pemerintah daerah dalam pengaturan izin pendirian ritel modern sangat penting. Daerah-daerah di seluruh Indonesia memiliki otonomi yang cukup besar dalam menentukan kebijakan lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk lebih proaktif dalam menghadapi tantangan yang dihadapi UMKM.

Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain:

  • Penyusunan kebijakan yang inklusif: Memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya menguntungkan ritel besar, tetapi juga melindungi UMKM.
  • Koordinasi dengan pemerintah pusat: Mengadopsi kebijakan nasional yang telah ditetapkan, namun sesuai dengan kondisi lokal.
  • Peningkatan pengawasan: Memastikan bahwa ritel modern tidak melakukan praktik yang merugikan UMKM, seperti harga yang tidak wajar atau persaingan tidak sehat.

Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan UMKM dapat tetap berkembang meskipun menghadapi tantangan dari sektor ritel modern.