Platform media sosial X telah menyelesaikan pembayaran denda administratif sebesar hampir Rp 80 juta terkait keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban moderasi konten yang mengandung pornografi kepada pemerintah Indonesia. Pembayaran ini dilakukan setelah adanya komunikasi intensif antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dengan pihak platform X.

Dalam surat elektronik yang dikirimkan oleh X, perusahaan tersebut menyampaikan responsnya dengan menunjuk perwakilan resmi untuk menindaklanjuti proses pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku. “Pembayaran denda administratif telah dilakukan oleh X pada tanggal 12 Desember 2025 setelah kami menerbitkan surat teguran ketiga dan melakukan komunikasi lanjutan dengan pihak X,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Ahad.

Kemkomdigi menyambut baik tindakan X dalam memenuhi kewajibannya sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Menurut Dirjen Alexander, langkah ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan ruang digital Indonesia tetap aman, sehat, dan produktif bagi seluruh pengguna.

Seluruh denda administratif yang dikenakan kepada X telah diproses melalui mekanisme resmi dan disetorkan langsung ke kas negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Penegakan regulasi terhadap platform digital, baik lokal maupun global, merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk melindungi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, dari paparan konten berbahaya di ruang digital,” tegas Dirjen Alexander.

Kemkomdigi juga mengapresiasi komitmen semua pihak yang terlibat dalam proses ini. Pihaknya mengimbau seluruh platform digital untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban moderasi konten serta menjalin komunikasi yang responsif dengan pemerintah dalam rangka menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital secara resmi melayangkan surat teguran ketiga kepada platform X karena tidak membayar denda atas kelalaian dalam menangani temuan konten pornografi. Surat teguran ini dilayangkan sejak tanggal 12 September 2025.

Seluruh denda administratif yang dikenakan kepada X akan diproses melalui mekanisme resmi dan disetorkan langsung ke kas negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Proses ini menjadi contoh penting tentang bagaimana pemerintah dapat bekerja sama dengan platform digital global untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia.

Langkah-Langkah yang Dilakukan Kemkomdigi

  • Komunikasi Intensif

    Kemkomdigi melakukan komunikasi intensif dengan pihak X untuk memastikan bahwa denda administratif segera dibayarkan. Ini termasuk pemberian surat teguran dan komunikasi lanjutan yang dilakukan secara berkala.

  • Surat Teguran Ketiga

    Sebelum pembayaran denda dilakukan, pihak Kemkomdigi menerbitkan surat teguran ketiga kepada X. Surat ini diberikan karena X belum memenuhi kewajibannya dalam menangani konten pornografi yang ditemukan.

  • Proses Resmi dan Transparan

    Seluruh denda yang dikenakan kepada X diproses melalui mekanisme resmi dan disetorkan langsung ke kas negara. Proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  • Evaluasi dan Imbauan

    Kemkomdigi memberikan evaluasi terhadap tindakan X dan mengimbau seluruh platform digital untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi moderasi konten. Pihaknya juga menekankan pentingnya komunikasi yang responsif antara pemerintah dan platform digital.

Pentingnya Regulasi Moderasi Konten

  • Melindungi Masyarakat

    Regulasi ini bertujuan untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, dari paparan konten berbahaya di ruang digital. Dengan adanya aturan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa ruang digital tetap aman dan sehat.

  • Kepatuhan Platform Digital

    Platform digital, baik lokal maupun global, harus mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan hak masyarakat.

  • Tanggung Jawab Bersama

    Pemerintah dan platform digital memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga ruang digital yang aman. Dengan kolaborasi yang baik, ruang digital bisa menjadi tempat yang bermanfaat bagi semua pengguna.