Kerusakan Kebun Teh di Pangalengan: Ancaman Serius terhadap Lingkungan

Kerusakan kebun teh di Pangalengan, Kabupaten Bandung, telah menjadi perhatian serius dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat. Mereka menilai bahwa alih fungsi tanaman teh menjadi lahan pertanian sayuran tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi memicu bencana hidrometeorologi, khususnya pada musim hujan.

Direktur Walhi Jabar, Wahyudin Iwang, menyatakan bahwa penggundulan lahan kebun teh menggunakan alat berat telah menghilangkan daya serap alami yang seharusnya dimiliki oleh tanaman teh. Hal ini menyebabkan larian air atau run off meningkat tajam, sehingga berisiko memicu banjir bandang.

Menurut dia, praktik alih fungsi tersebut bukanlah hal baru. Dalam dua dekade terakhir, Walhi menduga bahwa PTPN, selaku pemegang hak guna usaha (HGU), sering membuka ruang kerja sama dengan perusahaan maupun individu bermodal besar untuk kegiatan pertanian sayuran, terutama kentang. Namun, kerja sama seperti ini tidak dibenarkan oleh regulasi apa pun.

Wahyudin mengungkapkan bahwa PTPN merilis luasan alih fungsi sekitar 150 hektar, namun temuan lapangan Walhi menunjukkan angka yang lebih besar. Ia menilai bahwa pihak utama yang bertanggung jawab adalah PTPN sendiri yang memberikan keleluasaan pengelolaan lahan kepada perusahaan.

Pelanggaran Berat dan Dampak Negatif

Wahyudin menegaskan bahwa alih fungsi tanaman teh menjadi sayuran merupakan pelanggaran berat. Jika dilakukan secara sengaja, pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, perubahan fungsi lahan ini menyebabkan peningkatan sedimentasi tinggi di sungai-sungai kecil akibat tanah yang terbawa aliran air. Kondisi ini menjadi salah satu pemicu bencana banjir lumpur.

Lemahnya Pengawasan Pemerintah

Walhi menilai bahwa lemahnya pengawasan pemerintah menjadi akar dari masalah ini. Selama HGU dipegang PTPN, tidak terlihat adanya proses audit yang memadai maupun kontrol ketat terhadap pemanfaatan lahan.

Wahyudin menjelaskan bahwa sebagian besar HGU milik PTPN di Kabupaten Bandung diduga telah habis masa berlakunya dan kemudian dialihkelolakan melalui kerja sama kepada pihak lain. Menurutnya, jika HGU habis, ada dua opsi: diperpanjang atau dikembalikan kepada negara. Namun karena tidak ada kontrol ketat, yang terjadi justru praktik sewa-menyewa lahan dengan perusahaan atau kelompok pemodal.

Permintaan Audit Menyeluruh

Atas berbagai temuan tersebut, Walhi mendesak pemerintah untuk melakukan klarifikasi data lengkap ke Kementerian ATR/BPN. Mereka juga meminta agar dilakukan audit menyeluruh terhadap HGU yang dikuasai PTPN.

Wahyudin berharap pemerintah menegakkan hukum terhadap seluruh pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, sekaligus memastikan kawasan perkebunan teh kembali dikelola sesuai peruntukan dan fungsi ekologisnya.