Roadshow Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bandung

Bupati Bandung, Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang DS, telah menyelesaikan roadshow Koperasi Merah Putih (KMP) ke 31 kecamatan. Dengan selesainya rangkaian roadshow ini, ia akan melanjutkan program penguatan KMP hingga tingkat desa dan dusun. Tujuannya adalah untuk menggali potensi ekonomi masing-masing wilayah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Roadshow Koperasi Merah Putih untuk tingkat kecamatan selesai digelar oleh Bupati Bandung bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada Rabu 15 Oktober 2025. Lokasi terakhir dari roadshow ini berada di Kecamatan Pacet dan Kertasari.

Tujuan dari roadshow ini adalah memastikan bahwa KMP di setiap desa dan kelurahan dapat berjalan dengan baik. KMP merupakan salah satu program strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Bupati Bandung menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah untuk mengetahui desa mana yang sudah menjalankan KMP dan mana yang belum. Ia juga ingin melakukan diskusi langsung dengan pengurus KMP.

“Untuk itu, saya ingin mengetahui alasan mengapa suatu desa belum menjalankan KMP. Saya selaku Ketua Satgas KDKMP Kabupaten Bandung ingin mendiskusikan hal tersebut,” ujar Kang DS.

Sebagai contoh, Bupati Bandung menyebutkan bahwa ada desa di Kecamatan Pangalengan yang sudah menjalankan KMP dan diperkirakan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1,4 miliar per tahun. Dari keuntungan tersebut, desa mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) sebesar Rp 300 juta per tahun.

“Kembali ke potensi masing-masing desa. Insya Allah potensi di masing-masing desa bisa tersalurkan melalui KDMP untuk suplai kebutuhan di dapur MBG,” tambahnya.

Menurut Bupati Bandung yang juga Ketua Harian APKASI, Koperasi Merah Putih bisa bekerja sama dengan KMP lainnya dalam upaya meningkatkan usahanya. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari program ini.

Pada saat roadshow Koperasi Merah Putih, Bupati Bandung didampingi oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin beserta jajaran OPD lainnya. Setiap pertemuan juga menghadirkan para Kepala Desa, Ketua Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Ketua BUMDes, dan Ketua BPD di masing-masing desa maupun kelurahan.

Setelah roadshow KMP tingkat kecamatan selesai, Kang DS akan melaksanakan roadshow ke masing-masing desa hingga dusun agar potensi di masing-masing desa bisa diketahui. Oleh karena itu, ia meminta bantuan kepada para Kepala Desa, Ketua KMP, Ketua BUMDes, dan Ketua BPD untuk melaksanakan roadshow ke setiap Dusun.

Selain itu, ia juga mengajak para RT untuk melaksanakan diskusi dan mensosialisasikan Koperasi Merah Putih. Mereka juga diminta untuk mencatat potensi di masing-masing dusun. Misalnya, mencatat jumlah petani yang sudah bercocok tanam padi, karena ada 29 macam kebutuhan untuk mensuplai dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dari beras, daging ayam, daging sapi, tahu, tempe, minyak, bayem, buah-buahan, dan lain-lain.

Kang DS mengatakan bahwa program strategis nasional KMP lahir berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk membangkitkan semangat masyarakat agar lebih produktif.

“Hubungan antara KDKMP dengan MBG sangat erat kaitannya. KDKMP bertugas untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis, yang merupakan program Pak Presiden yang saat ini sudah berjalan, meskipun belum 100 persen,” ujarnya.

Program Presiden lainnya, kata Kang DS, adalah Sekolah Rakyat yang diberikan kepada warga masyarakat Indonesia yang masuk desil satu dan desil dua. “Bagi masyarakat yang betul-betul miskin ekstrem,” katanya.

Ia menyebutkan bahwa di Kabupaten Bandung sudah ada Sekolah Rakyat rintisan SMP dan SMA yang ditempatkan di kawasan Stadion Si Jalak Harupat. “Bagi siswa dan siswi yang sekolah di Sekolah Rakyat, semuanya ditanggung pemerintah dan gratis. Apabila orang tuanya belum memiliki rumah, maka langsung diberikan rumah oleh pemerintah. Apabila orang tuanya belum punya pekerjaan, maka dilatih untuk bisa menjadi profesional. Setelah dilatih, kemudian tidak punya modal usaha, maka dibiayai oleh pemerintah. Itu program Sekolah Rakyat,” tuturnya.

Untuk pembangunan Sekolah Rakyat, kata Kang DS, Pemerintah Kabupaten Bandung sudah menyiapkan lahan seluas 8 hektare di kawasan Ciwidey. Mulai dari SD, SMP, dan SMA, maka setelah selesai sekolah SLTA bisa langsung bekerja atau melanjutkan ke Perguruan Tinggi dengan cara gratis.

Lebih lanjut, Kang DS menyoroti KDMP. Ia menyebutkan bahwa hadirnya KDMP berbeda dengan koperasi lainnya. KDMP lahir didukung oleh pemerintah, bahkan Presiden memerintahkan melalui Menko bahwa bank Himbara harus mensupport dan mendukung pemberian pembiayaan permodalan kepada KDMP.

“Untuk mensupport permodalan, desa sebagai penanggung jawab. Kalau misalkan KDMP pinjam ke bank Himbara,” katanya.

Bupati mengatakan apabila program KDMP ini dilaksanakan sebaik-baiknya dan sukses, maka ada dua manfaat. Pertama, bagi desa itu hadirnya dana desa dari pemerintah pusat tetap bisa dilaksanakan untuk pembangunan. Kedua, ada penambahan pendapatan asli desa berasal dari hasil SHU (Sisa Hasil Usaha) dari KDMP.

“Keuntungan atau benefitnya 20 persen dari SHU KDMP tersebut. Modal usaha KDMP bisa dari ADPD melalui mekanisme musdes (musyawarah desa),” katanya.

Bupati Bandung berharap warga yang masih menganggur untuk diajak dalam program KDMP dan MBG ini, supaya mendapatkan penghasilan. Warga bisa membuka usaha budidaya ikan lele melalui bioflok, dan ikan lelenya untuk suplai ke dapur MBG.

“Satu dapur MBG membutuhkan 40 kolam bioflok,” katanya.

Ia menjelaskan penerima manfaat program MBG di Kabupaten Bandung sebanyak 1,263 juta jiwa dengan anggaran Rp5,4 triliun setahun. Kebutuhan bahan pokoknya tidak kurang dari Rp3,4 triliun. Rata-rata belajar ke KDMP sebesar Rp12 miliar per tahun.

“Modal usaha KDMP bisa dari investor. Sah, sah,” ucapnya.

Tahun depan 2026, Bupati Bandung menegaskan bahwa ia akan menyiapkan penyertaan modal sebesar Rp10 miliar untuk minimal 100 KDMP dan masing-masing mendapatkan Rp100 juta.

“Syaratnya, koperasinya harus sudah aktif dan jalan,” katanya.