Rencana Mutasi Besar-Besaran di Kabupaten Badung

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, yang dipimpin oleh Bupati I Wayan Adi Arnawa, sedang bersiap melakukan mutasi besar-besaran pada tahun 2026 mendatang. Rencana ini disampaikan secara langsung oleh Bupati saat acara penyerahan Mangupura Award pada Rabu, 27 November 2025 lalu.

Salah satu alasan utama dilakukannya perombakan struktur birokrasi adalah karena banyak posisi eselon masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Hal ini dinilai menjadi hambatan dalam menjalankan pelayanan publik secara optimal. Oleh karena itu, jabatan strategis akan segera diisi oleh pejabat definitif agar semua kebijakan dan program dapat berjalan dengan baik.

Dalam sambutannya, Bupati Adi Arnawa menyinggung pentingnya pengisian jabatan sebagai bahan evaluasi kinerja. Ia juga meminta Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Badung untuk bekerja maksimal, terutama dalam persiapan Pesta Rakyat 2026 yang bertepatan dengan HUT Mangupura.

“Kepala Dinas Koperasi, dengarkan omongan saya, untuk Pesta Rakyat 2026, tolong disiapkan dari sekarang. Mengingat semua itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan UMKM di Badung,” ujarnya.

Bupati menekankan bahwa pelaksanaan Pesta Rakyat 2026 harus bersih dari praktik titip-menitip peserta UMKM. Ia meminta perangkat terkait menyiapkan data UMKM yang valid serta memastikan tidak ada peserta dadakan atau titipan.

“Tidak boleh ada UMKM dadakan atau titipan. Semua harus benar-benar eksis. Ini menjadi dasar kita memberikan sidik kumbar,” tegasnya.

Evaluasi Kinerja dan Uji Potensi

Evaluasi kinerja dan uji potensi sedang berlangsung. Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala BKPSDM Badung, I Wayan Putra Yadnya. Menurutnya, evaluasi jabatan tengah dilakukan. Bahkan hingga asesmen telah berjalan sebagai dasar menentukan rotasi dan promosi pejabat.

“Yang pensiun di Desember sudah ada, dan saat ini beberapa posisi diisi oleh Plt. Bahkan semua itu bagian dari evaluasi kinerja serta uji potensi,” ujar Putra Yadnya.

Ia menjelaskan, pejabat yang telah menduduki posisi tertentu lebih dari lima tahun wajib mengikuti evaluasi kinerja sebelum dipertimbangkan dipertahankan atau digeser. Sedangkan pejabat dengan masa jabatan di bawah lima tahun menjalani uji potensi sebagai syarat untuk rotasi atau promosi.

Rotasi Jabatan Akan Dilakukan Secara Menyeluruh

Lebih lanjut Putra Yadnya menyebut rotasi bukan hanya menyasar satu atau dua perangkat daerah, melainkan berpotensi dilakukan secara menyeluruh.

“Semua perangkat daerah berpotensi dirotasi. Bapak Bupati menyampaikan, semua (posisi) bisa. Termasuk BPKAD, DLHK, Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Asisten I, Asisten III, hingga BKPSDM,” tambahnya.

Dengan rencana mutasi yang akan dilakukan, diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, proses rotasi juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan kompetitif.