SAMPIT, idnnews.id.CO

— Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, meminta seluruh anggota dewan untuk menunjukkan keseriusan dalam membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Ia menekankan bahwa proses pembahasan harus dilakukan tepat waktu dan berfokus pada kebutuhan masyarakat.

Peringatan ini disampaikan saat DPRD Kotim melakukan kegiatan reses serentak di lima daerah pemilihan. Para anggota dewan turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan aspirasi warga yang akan menjadi bahan penyusunan pokok pikiran (pokir) dewan.

“Reses bukan hanya sekadar formalitas, tapi merupakan fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Hasilnya nanti harus terlihat dalam RAPBD 2026,” tegas Rimbun, Kamis (16/10).

Ia menilai keterlambatan dalam pembahasan anggaran dapat menyebabkan dampak yang luas, mulai dari hambatan dalam pencairan dana hingga tertundanya program prioritas.

“Jika kita terlambat, rakyat akan merasakan dampaknya. Ini adalah tanggung jawab moral,” ujarnya.

Rimbun meminta seluruh fraksi segera menyusun laporan reses yang berbasis data agar setiap aspirasi warga bisa diwujudkan dalam program nyata.

“Jangan hanya berhenti di catatan, tapi harus diwujudkan dalam kebijakan,” tambahnya.

Beberapa isu yang paling sering disampaikan oleh warga meliputi kondisi jalan yang rusak, akses air bersih yang kurang memadai, serta perlu adanya penguatan ekonomi lokal.

“Disiplin dalam pengelolaan anggaran adalah bentuk komitmen wakil rakyat kepada publik,” tegas Rimbun.

Peran DPRD dalam Pembangunan Daerah

DPRD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara efektif dan transparan. Dalam konteks ini, reses menjadi sarana penting untuk mendengarkan keluhan dan harapan masyarakat.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan RAPBD antara lain:

Pemetaan kebutuhan masyarakat berdasarkan data yang akurat

 Penyusunan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah

* Pengawasan terhadap realisasi anggaran agar tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan dana

Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Anggaran

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam proses penyusunan anggaran. Dengan partisipasi aktif, mereka dapat memastikan bahwa kebutuhan dasar seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan mendapat perhatian yang cukup.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan masyarakat antara lain:

Menyampaikan aspirasi secara langsung melalui kegiatan reses

 Mengikuti rapat-rapat dewan yang terbuka bagi publik

* Memberikan masukan melalui media sosial atau platform digital yang disediakan

Tantangan dalam Pengelolaan Anggaran

Meski ada komitmen dari DPRD, beberapa tantangan tetap perlu dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran yang harus diprioritaskan sesuai kebutuhan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD juga menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan pembangunan.

Kesimpulan

Pembahasan RAPBD 2026 menjadi momen penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Dengan keseriusan dan keterlibatan aktif dari semua pihak, diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.